Ketua KPK Ungkap Lembaganya Tak Pernah Terima Laporan dari Inspektorat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkap bahwa KPK tidak pernah menerima laporan pengawasan dari bagian inspektorat, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga kementerian.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menjadi pembicara kunci seminar internasional "Reconstructing Public Administration Reform to Build World Class Governmet" di gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

"KPK belum pernah menerima laporan dari inspektorat. Tidak ada satu pun laporan dari inspektorat," ujar Agus.

Agus menuturkan, bagian inspektorat memiliki peran penting dalam mengawasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Namun saat ini, menurut Agus, inspektorat seperti tidak memiliki "taring", sebab posisinya berada di bawah pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga.

Oleh karena itu Agus menyarankan adanya perubahan posisi struktural inspektorat. Agus mencontohkan, inspektur jenderal di kementerian idealnya tidak lagi bertanggung jawab kepada menteri, melainkan kepada presiden.

Begitu juga dengan inspektorat di tingkat kabupaten dan provinsi.

"Saya menyarankan kalau tanggung jawabnya dia naik satu tingkat. Misalnya kalau bupati itu ke gubernur, kalau gubernur ke menteri, kalau menteri itu ke presiden," kata Agus.

(Baca juga: KPK dan Mendagri Ingin Inspektorat Berani Laporkan Penyimpangan Kepala Daerah)

Selain itu, Agus mengimbau kepada seluruh aparatur sipil negara agar tidak takut untuk melaporkan ke KPK bila menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Agus memastikan identitas pelapor akan dirahasiakan oleh KPK. Bahkan pelapor bisa merahasiakan identitasnya, asalkan saat melapor secara online menyertakan bukti-bukti yang lengkap.

"Kalau takut, resepnya pada waktu ngelapor namanya disembunyikan. Tapi buktinya harus ada semua, kalau enggak punya bukti namanya fitnah," tutur Agus.

Selain Agus dalam seminar tersebut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Kepala LAN Adi Suryanto.