Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Belum Tunjukkan Keberpihakan pada Agenda Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 28/08/2017, 09:08 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkung menilai, pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada agenda pemberantasan korupsi yang dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini mendukung tapi plin-plan konsistensinya. Kami tidak melihat keberpihakan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi," kata Tama, kepada Kompas.com, Senin (28/8/2017).

Menurut dia, para pegiat anti-korupsi seringkali mengingatkan pemerintah untuk menunjukkan dukungan terhadap pemberantasan korupsi, salah satunya dengan memperkuat KPK.

"Kami dari awal minta pemerintah konsisten. Pemerintah harus komitmen mendukung agenda pemberantasan korupsi. Di antaranya ya dukung penguatan KPK, bukan angket. Apalagi kami melihat serangan ke KPK semakin gencar, kepada Novel Baswedan juga," kata Tama.

Baca: Bambang Widjojanto: Upaya Pemberantasan Korupsi Ditikam di Ulu Hati

Tama mengatakan, dukungan pemerintah kepada KPK sangat penting di tengah berbagai upaya untuk melemahkan lembaga anti-rasuah itu.

"Kami melihat ada upaya sistematis sistemik untuk menghajar KPK. Kita enggak mau pemerintah menjadi bagian dari itu. Kalau dengan statement pemerintah saat ini mendukung revisi UU KPK, kekhawatiran kami semakin besar," ujar Tama.

"Padahal, serangan ke KPK makin besar dari berbagai penjuru. Seharusnya pemerintah memperkuat KPK dengan memproteksi agenda-agenda pemberantasan korupsi. Jangan justru menjadi bagian dari itu. Soal angket saja pemerintah dukung, soal revisi UU dukung juga," lanjut dia.

Baca: Survei: Parpol dan DPR di Urutan Bawah soal Pemberantasan Korupsi

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah seharusnya lebih arif dalam melihat persoalan pemberantasan korupsi.

"Pemerintah harus lebih jernih melihat masalah ini. Harus lebih teliti memberikan pendapat atau masukan dan dukungan. Jadi kami minta pihak-pihak yang mengerti agenda pemberantasan Korupsi, di dalam pemerintahan kan banyak, semua pihak ayo terlibat lah," kata Tama.

Kompas TV Pansus Angket KPK Undang Mahfud MD
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com