Timwas Haji Temukan Berbagai Persoalan Terkait Makanan hingga Pondokan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR telah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan haji mulai 18 Agustus 2017.

Dari pengawasan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah persoalan, di antaranya terkait makanan dan pemondokan. 

"Terkait sejumlah hal yang cukup klasik baik itu transportasi, kesehatan, makanan katering maupun pemondokan," kata Ketua Tim Pengawas Haji DPR Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Terkait makanan, kata Fadli, ada satu kasus yang bisa berakibat fatal. Akan tetapi, berhasil dicegah.

Persoalan itu adalah adanya makanan basi yang jumlahnya mencapai lebih dari 6.000 paket.

Makanan tersebut sudah disiapkan, tetapi terindikasi basi sehingga segera diganti oleh penyedia katering.

Baca: Di Arab Saudi, Menko Puan Tinjau Kesiapan Penyelenggaraan Haji 2017

Meski tak sempat dikonsumsi, tetapi jemaah telat menerima makanannya.

Saat Fadli dan anggota Timwas meninjau tempat pembuatan katering tersebut, ternyata kondisinya memang kurang layak.

"Kami sependapat seharusnya tidak diberikan semacam deal yang besar karena ini perusahaan katering baru dan kurang profesional," ujar Fadli.

Selain itu, ada pula persoalan pemondokan jemaah haji di Madinah yang lokasinya cukup jauh dan berada di luar wilayah Markaziyah.

Jumlah jemaah yang lokasi pemondokannya jauh sekitar 8.000 jemaah atau 18 kloter.

"Lokasinya masih cukup jauh sekitar 1,2 kilometer dan kurang layak," kata Wakil Ketua DPR ini.

Selain itu, sejumlah pemondokan jemaah juga jauh dari Masjidil Haram.

Hal itu berpotensi menyebabkan jemaah kelelahan dan tersesat.

Sementara itu, Anggota Tim Pengawas Haji Sodik Mudjahid juga menemukan beberapa keluhan.

Keluhan itu di antaranya terkait perencanaan, kelemahan pengawasan, hingga kelemahan petugas.

"Banyak ketua kloter yang masih belum haji dan lemah berkoordinasi dengan pembimbing-pembimbing terutama KBIH. Ketua kloter kerjanya persis seperti jemaah," kata Sodik.

Ia juga menilai, terlalu banyak kelemahan jemaah pada musim haji ini. Padahal, kata Sodik, frekuensi manasik haji telah ditingkatkan. Demikian pula dengan anggarannya.

"Sebetulnya kurikulum sudah diperbaiki, tapi di daerah revisi atau perbaikan manasik baru 5 sampai 15 persen sehingga tampak dari kesiapan jamaah," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.