Mensesneg Enggan Komentari Wacana Pembangunan Gedung Baru DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan berkomentar soal rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat.

Gedung baru dan apartemen DPR diwacanakan akan dibangun di Taman Ria, Senayan, yang merupakan aset Kementerian Sekretariat Negara.

Pratikno bergeming saat ditanya awak media.

Hal tersebut terjadi saat para jurnalis mewawancarai Pratikno usai membuka Pameran Arsip Soekarno, di Gedung III Kemensetneg, Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/8/2017).

Pratikno awalnya dengan antusias dan panjang lebar menjawab pertanyaan mengenai Pameran Arsip Soekarno, yang digelar Kemensetneg dalam rangka peringatan HUT ke-72 Repubpik Indonesia.

Baca juga: Bangun Gedung Baru, DPR Ingin Tiru Ruang Pejabat BPK dan MK

Ia juga masih menjawab pertanyaan wartawan seputar sertifikat lahan Monas hingga peraturan presiden tentang pendidikan karakter.

Namun, ketika ditanya mengenai rencana DPR membangun gedung baru dan apartemen di lahan milik Setneg, Pratikno langsung menolak memberikan jawaban.

"Jangan, pindah, pindah, pertanyaannya soal (acara) ini aja ya," kata Pratikno.

Wartawan tetap mencecar Pratikno dengan pertanyaan seputar pembangunan gedung DPR.

Ia terus berupaya menghindar dengan meminta awak media mewawancarai politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rieke Diah Pitaloka.

"Nih Beliau (Rieke) ini duta arsip nasional," kata Pratikno, sembari menghindar dari para jurnalis.

Pihak lainnya dari Istana, seperti Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki juga sebelumnya enggan berkomentar soal rencana DPR membangun gedung dan apartemen baru.

Sebelumnya, DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Namun, hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR Tahun 2018.

Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun.

Penambahan anggaran dialokasikan salah satunya untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR.

Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multiyears).

Penataan Kompleks Parlemen akan menghabiskan biaya sekitar Rp 601 miliar.

Adapun anggaran pembangunan awal gedung DPR berkisar Rp 320,4 miliar.

Belakangan, setelah mendapatkan penolakan dari publik hingga fraksi di internal DPR sendiri, akhirnya rencana pembangunan apartemen dibatalkan.

Namun, pembangunan gedung baru untuk ruang kerja akan tetap dilanjutkan.

Sebab, gedung lama dianggap sudah tidak layak untuk menunjang kinerja anggota Dewan.