Bangun Gedung Baru, DPR Ingin Tiru Ruang Pejabat BPK dan MK - Kompas.com

Bangun Gedung Baru, DPR Ingin Tiru Ruang Pejabat BPK dan MK

Nabilla Tashandra
Kompas.com - 18/08/2017, 17:32 WIB
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing (kemeja batik biru) dan Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned (batik kuning) saat berkunjung ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (18/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing (kemeja batik biru) dan Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned (batik kuning) saat berkunjung ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (18/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) berencana memulai pembangunan gedung baru pada 2018 mendatang.

Terkait agenda tersebut, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga ( BURT) Anton Sihombing, Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned beserta jajaran menyambangi gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konsitusi (MK).

Pembangunan gedung baru DPR nantinya akan mengadopsi atau meniru fasilitas ruang kerja pejabat dua lembaga tersebut.

"Kami lihat luasnya, fasilitasnya dan pengamanannya," ujar Anton seusai kunjungan, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2017).

Adapun beberapa ruangan yang ditinjau BURT dan Sekjen DPR di Gedung BPK adalah ruang auditor utama keuangan negara hingga ruang rapat bersama.

Anton menuturkan, salah satu yang ingin ditiru DPR adalah segi kemananan. Sebab, tak sembarang orang bisa masuk ke ruang-ruang kerja anggota BPK.

Pengamanan yang ketat, menurut dia, juga diberlakukan di DPR negera lain. Misalnya Kantor DPR Bangladesh yang keamanannya tiga kali lebih ketat dari DPR Indonesia.

"Yang saya lihat dari BPK pertama kali, sistem pengamanannya. Tidak boleh tamu masuk ke ruangan anggota sampai membawa handphone untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tutur Politisi Partai Golkar itu.

"Kalau di kita kan boleh sebebas-bebasnya," tuturnya.

Sedangkan kunjungan ke Gedung MK, Anton mengatakan DPR berkeinginan mengadopsi fasilitas ruangan hakim MK.

Adapun besar ruangan hakim MK adalah seluas kurang lebih 300 meter persegi dan terdiri atas ruang kerja sekaligus ruang tamu, ruang administasi hakim, ruang istirahat dengan tempat tidur single, serta kamar mandi.

Sementara saat ini, satu lantai Gedung Nusantara I DPR dibagi menjadi 40 hingga 50 ruang anggota.

"Saya rasa itu kebutuhan yang wajar," tutur Anton.

(Baca juga: Agar Tak Ada Kecurigaan, Gedung Baru DPR Sebaiknya Dibangun Pemerintah)

Anton menuturkan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, ruangan eselon 1 seluas 117 meter persegi. Setidaknya, ruang anggota DPR sesuai dengan aturan tersebut. Sedangkan ruangan anggota DPR saat ini hanya seluas 28 meter persegi dengan tujuh orang staf dan tenaga ahli.

Ia memastikan, perluasan ruangan anggota dewan akan berimplikasi terhadap kinerjanya.

"Kualitas dan kinerja itu pasti meningkat karena sudah betah di ruangannya. Percayalah. Staf saya ada lima sampai tujuh terkadang dari daerah datang, belum tujuh orang mau saya taruh di mana?" kata dia.

Sebelumnya, DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Namun hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR Tahun 2018. Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun.

Penambahan anggaran dialokasikan salah satuna untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR. Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).

(Baca juga: Fadli Zon Anggap Wajar Kenaikan Anggaran DPR)

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisNabilla Tashandra
EditorBayu Galih
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM