Agar Tak Ada Kecurigaan, Gedung Baru DPR Sebaiknya Dibangun Pemerintah - Kompas.com

Agar Tak Ada Kecurigaan, Gedung Baru DPR Sebaiknya Dibangun Pemerintah

Moh. Nadlir
Kompas.com - 16/08/2017, 22:45 WIB
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Lukman Edy Ketika Ditemui di Jakarta, Rabu (16/8/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Lukman Edy Ketika Ditemui di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy memahami penolakan publik atas keinginan DPR membangun gedung baru.

Dengan adanya keraguan publik, ia mengatakan, gedung baru DPR sebaiknya dibangun oleh pemerintah elalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Tidak perlu DPR yang membangun, biar pemerintah yang bangun, oleh Kementerian PUPR. Image-nya DPR buruk karena ingin bangun gedung DPR, dibangun sendiri. Ini yang terbayang oleh publik duitnya mau dikorupsi lagi oleh DPR," kata Lukman, di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Lukman mempersilakan pemerintah untuk ambil bagian dalam rencana proyek pembangunan gedung parlemen yang baru.

"Harusnya pemerintah lah yang membangun, silahkan Kementerian PUPR yang bangun. DPR atraktif buat desain sendiri, lelang sendiri. Jadi saya pikir itu bukan tugas DPR lah," kata Lukman.

Lukman mengatakan, pada dasarnya kebutuhan akan gedung baru memang mendesak. Alasannya, sudah beberapa kali lift beberapa kali rusak dan jatuh.

Untuk menghindari musibah yang lebih parah, Wakil Ketua Komisi II ini mendorong agar renovasi dan pembangunan gedung wakil rakyat segera dilakukan.

"Kemarin ada lift jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Nah kalau jatuhnya dari lantai 14 ke lantai bagaimana? Jadi itu jangan kita tunggu. Hampir 3 kali lift jatuh," kata Lukman.

"Jadi ini butuh gedung baru yang representatif. Tapi coba diminimalisir potensi-potensi penyimpangannya dengan cara serahkan semua ke pemerintah pembangunannya," tutup Lukman.

Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018. Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018. 

Kebutuhan itu antara lain seperti membangun gedung parlemen baru, perpustakaan, sampai apartemen anggota dewan. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pun meminta agar DPR mengurungkan niatnya tersebut.

Apalagi keinginan itu ditengah kebijakan Pemerintah moratorium pembangunan gedung baru. Sebab, beberapa tahun ini Pemerintah hanya membangun, sekolah, rumah sakit dan balai penelitian saja.

Kompas TV Ketua BURT DPR: Anggota DPR Layak Dibuatkan Gedung Baru

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisMoh. Nadlir
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM