JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menilai rencana pembangunan gedung baru muncul pada momentum yang kurang tepat.
Walau demikian, ia melihat bahwa ide penataan Kompleks Parlemen merupakan ide yang baik. Selain gedung, ia menilai perlunya pembangunan perpustakaan parlemen.
"Masalahnya adalah apakah sekarang atau tidak untuk kita bangun, saya kira ini adalah ide yang dimuncilkan dalam momentum yang tidak tepat," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).
Menurut dia, ide penataan Kompleks Parlemen, termasuk pembangunan gedung baru perlu lebih disosialisasikan kepada masyarakat. Di samping itu, Idrus menilai pembangunan gedung baru perlu diikuti dengan perbaikan kinerja dan produktivitas.
(Baca: Sebelum Bangun Gedung Baru, DPR Akan Tinjau Gedung MK dan BPK)
"Jangan sampai ini dibangun tapi kinerja enggak berubah," ucap dia.
Jika sosialisasi ke masyarakat sudah cukup dan ada jaminan peningkatan kinerja, ia meyakini ide tersebut akan diterima oleh masyarakat.
"Saya kira masyarakat Indonesia akan menerima masalah ini," tuturnya.
Sebelumnya, DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Namun hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR Tahun 2015. Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun.
Penambahan anggaran dialokasikan salah satuna untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR. Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).