Kompas.com - 16/08/2017, 22:45 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy memahami penolakan publik atas keinginan DPR membangun gedung baru.

Dengan adanya keraguan publik, ia mengatakan, gedung baru DPR sebaiknya dibangun oleh pemerintah elalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Tidak perlu DPR yang membangun, biar pemerintah yang bangun, oleh Kementerian PUPR. Image-nya DPR buruk karena ingin bangun gedung DPR, dibangun sendiri. Ini yang terbayang oleh publik duitnya mau dikorupsi lagi oleh DPR," kata Lukman, di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Lukman mempersilakan pemerintah untuk ambil bagian dalam rencana proyek pembangunan gedung parlemen yang baru.

"Harusnya pemerintah lah yang membangun, silahkan Kementerian PUPR yang bangun. DPR atraktif buat desain sendiri, lelang sendiri. Jadi saya pikir itu bukan tugas DPR lah," kata Lukman.

Lukman mengatakan, pada dasarnya kebutuhan akan gedung baru memang mendesak. Alasannya, sudah beberapa kali lift beberapa kali rusak dan jatuh.

Untuk menghindari musibah yang lebih parah, Wakil Ketua Komisi II ini mendorong agar renovasi dan pembangunan gedung wakil rakyat segera dilakukan.

"Kemarin ada lift jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Nah kalau jatuhnya dari lantai 14 ke lantai bagaimana? Jadi itu jangan kita tunggu. Hampir 3 kali lift jatuh," kata Lukman.

"Jadi ini butuh gedung baru yang representatif. Tapi coba diminimalisir potensi-potensi penyimpangannya dengan cara serahkan semua ke pemerintah pembangunannya," tutup Lukman.

Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018. Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018. 

Kebutuhan itu antara lain seperti membangun gedung parlemen baru, perpustakaan, sampai apartemen anggota dewan. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pun meminta agar DPR mengurungkan niatnya tersebut.

Apalagi keinginan itu ditengah kebijakan Pemerintah moratorium pembangunan gedung baru. Sebab, beberapa tahun ini Pemerintah hanya membangun, sekolah, rumah sakit dan balai penelitian saja.

Kompas TV Ketua BURT DPR: Anggota DPR Layak Dibuatkan Gedung Baru
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.