Salin Artikel

Agar Tak Ada Kecurigaan, Gedung Baru DPR Sebaiknya Dibangun Pemerintah

Dengan adanya keraguan publik, ia mengatakan, gedung baru DPR sebaiknya dibangun oleh pemerintah elalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Tidak perlu DPR yang membangun, biar pemerintah yang bangun, oleh Kementerian PUPR. Image-nya DPR buruk karena ingin bangun gedung DPR, dibangun sendiri. Ini yang terbayang oleh publik duitnya mau dikorupsi lagi oleh DPR," kata Lukman, di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Lukman mempersilakan pemerintah untuk ambil bagian dalam rencana proyek pembangunan gedung parlemen yang baru.

"Harusnya pemerintah lah yang membangun, silahkan Kementerian PUPR yang bangun. DPR atraktif buat desain sendiri, lelang sendiri. Jadi saya pikir itu bukan tugas DPR lah," kata Lukman.

Lukman mengatakan, pada dasarnya kebutuhan akan gedung baru memang mendesak. Alasannya, sudah beberapa kali lift beberapa kali rusak dan jatuh.

Untuk menghindari musibah yang lebih parah, Wakil Ketua Komisi II ini mendorong agar renovasi dan pembangunan gedung wakil rakyat segera dilakukan.

"Kemarin ada lift jatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Nah kalau jatuhnya dari lantai 14 ke lantai bagaimana? Jadi itu jangan kita tunggu. Hampir 3 kali lift jatuh," kata Lukman.

"Jadi ini butuh gedung baru yang representatif. Tapi coba diminimalisir potensi-potensi penyimpangannya dengan cara serahkan semua ke pemerintah pembangunannya," tutup Lukman.

Sebelumnya, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018. Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018. 

Kebutuhan itu antara lain seperti membangun gedung parlemen baru, perpustakaan, sampai apartemen anggota dewan. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pun meminta agar DPR mengurungkan niatnya tersebut.

Apalagi keinginan itu ditengah kebijakan Pemerintah moratorium pembangunan gedung baru. Sebab, beberapa tahun ini Pemerintah hanya membangun, sekolah, rumah sakit dan balai penelitian saja.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/16/22454721/agar-tak-ada-kecurigaan-gedung-baru-dpr-sebaiknya-dibangun-pemerintah

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke