DPR Lebih Baik Tingkatkan Kinerja Legislasi daripada Minta Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menegaskan, partainya menolak pembangunan gedung baru untuk anggota DPR.

Menurut dia, DPR harus fokus pada peningkatan kinerja legislasi.

"Fraksi PPP tegas bahwa saat ini yang harus dibuktikan oleh DPR adalah peningkatan kinerja kedewanan terutama kinerja legislasi," ujar Romahurmuziy alias Romi, seusai menghadiri Sidang Tahunan Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurut dia, meski Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja DPR, yang disampaikan Presiden sekadar apresiasi normatif.

Apalagi, saat ini sudah memasuki tahun ketiga masa bakti DPR 2014-2019. Seharusnya, DPR sudah menyelesaikan 59 Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi undang-undang.

Baca: Wapres Minta DPR Pikir Ulang Keinginan Bangun Gedung Baru

Oleh karena itu, menurut dia, yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan kinerja daripada meminta fasilitas gedung baru.

Ia mengatakan, alasan pembangunan gedung karena bertambahnya jumlah anggota DPR periode ke depan, tidak masuk akal.

"Hal ini penting untuk dibuktikan kepada masyarakat sesungguhnya kebutuhan untuk pengadaan gedung DPR maupun apalagi ya apartemen, itu sangat tidak diperlukan saat ini," kata Romi.

Wacana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bergulir, seiring dengan kenaikan pagu anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp 5,7 triliun.

Naik Rp 1,4 triliun dari pagu Tahun Anggaran 2017.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan urgensi dari pembangunan gedung baru tersebut.

"Itu sudah diprogramkan lama," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Gedung Nusantara I DPR yang digunakan sebagai ruang fraksi dan ruang kerja anggota dinilai sudah tak layak.

Fahri menyebutkan, gedung 23 lantai tersebut saat dibangun tahun 1988 hanya untuk sekitar 40 orang anggota dan tanpa staf ahli.

Adapun anggota DPR pada periode 2014-2019 berjumlah 560 orang. Jumlahnya akan bertambah menjadi 575 pada periode mendatang.

Jumlah ini masih ditambah dengan tenaga ahli masing-masing anggota Dewan dan satuan kerja.