Mahfud MD: Koruptor Itu Menjijikkan seperti Drakula Negara

Kompas.com - 15/08/2017, 11:22 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD saat menghadiri rapat pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD saat menghadiri rapat pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku geram dengan para oknum yang memperkaya diri melalui korupsi uang negara. Ia pun menyamakan oknum-oknum tersebut seperti drakula yang menghisap "darah" negara nan mengerikan.

"Koruptor adalah drakula negara, darah negara dihisap oleh koruptor secara sangat mengerikan. Negara bisa mati kehabisan darah. Ayo, babat koruptor," kata Mahfud melalui akun twitter-nya @mohmafudmd, Selasa (15/8/2017).

Oleh karena itu, Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut pun menegaskan bahwa koruptor yang ia samakan dengan drakula itu selain berbahaya untuk negara juga menjijikkan.

"Zaman memang sudah berubah tapi nilai moral dan hukum tak pernah berubah bahwa koruptor itu menjijikkan dan membahayakan seperti drakula negara," kata Mahfud.


(Baca: Andi Narogong, Lulusan SMP yang Mampu Kendalikan Proyek E-KTP)

Mahfud pun heran, jika dulu orang dicap mencuri pensil saja sudah malu bukan kepalang. Namun kini, orang dengan cap koruptor justru berdiri paling depan ingin mendapat jabatan publik.

"Kata Elman Saragih, tahun 1960-an anak mencuri potlot saja jadi malu karena dicap pencuri. Sekarang koruptor masih ingin jadi pejabat," ujar Mahfud.

Dikonfirmasi Kompas.com, Mahfud mengatakan bahwa istilah drakula negara itu ia ambil dari buku The Vampire State: And Other Myths and Fallacies about the U. S. Economy, karya Fred L Block, terbitan tahun 1996.

"Vampire State, yakni, satu negara yang pejabat-pejabatnya sendiri menjadi seperti drakula menyedot uang negara secara mengerikan dan menakutkan," ujar Mahfud.

Mahfud pun menyontohkan bagaimana mengerikannya aksi koruptor dalam korupsi e-KTP yang menyedot uang negara triliunan rupiah yang sampai saat ini belum bisa dituntaskan kasusnya.

(Baca: KY Bentuk Tim Investigasi soal Hilangnya Nama Setya Novanto dalam Berkas Putusan)

"Contoh kasus e-KTP, negara seperti darahnya disedot oleh para koruptor. Negara sudah keluar anggaran, sesuai kontrak, tiba-tiba uangnya tidak dipakai semestinya malah dikorupsi triliunan rupiah," kata dia.

"Lalu e-KTP macet, karena yang merasa dikontrak belum dibayar. Padahal negara sudah membayar. Nah ini kalau negara bayar lagi berarti negara itu korupsi," tambah Mahfud.

Untuk itu, ia mendorong aparat berwenang agar para koruptor itu dicari dan dijebloskan ke dalam penjara. Apalagi, indikasi keterlibatan oknum-oknum yang menggerogoti uang negara tersebut sudah jelas adanya.

"Nah itu para pelakunya seperti drakula negara. Uang itu kan ibarat darah bagi negara. Kehidupan bernegara itu nadinya ada di uang, di anggaran. Nah kalau itu dikorupsi berarti darah disedot oleh mereka," kata dia.

"Saya juga ajak semua pihak untuk benci kepada korupsi, dan memusuhi koruptor. Itu wajar tidak melanggar HAM," tutup pria kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur tersebut.



EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X