JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengomentari soal perdebatan, saling tuding dan menghasut antar-para elite partai politik yang belakangan terjadi.
Jimly memandang hal tersebut sebagai fenomena yang biasa terjadi. Namun, dia mengkritisi materi perdebatan yang seharusnya lebih berkualitas dan menyangkut kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
"Ada perbedaan pandangan politik ya tidak apa-apa, cuma materi perdebatan itu mencerminkan kualitas parpol. Sebaiknya kualitas isu perdebatan itu terkait kebijakan bukan yang sifatnya pribadi dan golongan," ujar Jimly saat memberikan keterangan pers di kantor ICMI, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2017).
Menurut Jimly, perdebatan antar-elite parpol yang menyangkut isu-isu sensitif seperti isu suku, agama, ras dan golongan (SARA) serta ujaran kebencian justru berpotensi memecah belah masyarakat.
(Baca: MUI Imbau Kasus Pidato Viktor Laiskodat Diselesaikan Kekeluargaan)
Jimly pun berharap para elite parpol menyadari tanggung jawabnya untuk membangun peradaban politik Indonesia yang bersih dari isu SARA dan ujaran kebencian.
"Saya sangat menyayangkan perbedaan pendapat itu yang memecah belah seperti isu SARA dan kebencian. Jadi kita harus bersabar dalam membangun peradaban politik kita karena yang dikemukakan masih isu-isu SARA," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Diberitakan, salah satu Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule melaporkan politisi Partai Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat ke Bareskrim Polri, Jumat (4/8/2017) sore.
Berbekal rekaman video yang beredar di media sosial serta berita sejumlah media online, Iwan menuding Viktor menghasut masyarakat untuk melakukan kekerasan dan menebarkan kebencian.
(Baca: PDI-P Terima Permintaan Maaf Arief Poyuono, tetapi...)
Dalam video itu, Viktor mengatakan bahwa Partai Gerindra adalah partai politik nomor satu yang mendukung kelompok yang menginginkan terwujudnya khilafah di Indonesia. Bagi Iwan, pernyataan Viktor tersebut menciderai kredibilitas partainya.
Sebelumnya, organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) tidak terima atas pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra FX Arief Poyuono soal sebut wajar PDI Perjuangan disamakan dengan PKI dalam beberapa media online.
Waketum Gerindra bidang buruh dan ketenagakerjaan itu pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Sekretaris Jenderal DPN REPDEM Wanto Sugito dan Fajri Safii Ketua Bidang Hukum & HAM DPN Repdem serta didampingi Ketua DPD REPDEM DKI Fernando dan pimpinan DPC REPDEM se-Jabotabek, pada Selasa 1 agustus 2017.