Senin Pagi, MK Gelar Sidang Uji Materi Perppu Ormas

Kompas.com - 07/08/2017, 07:02 WIB
Ketua MK Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memimpin sidang sidang uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Permohonan diajukan oleh Organisasi Hizbut Tahrir  Indonesia (HTI). Sidang digelar di MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017). Fachri FachrudinKetua MK Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memimpin sidang sidang uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Permohonan diajukan oleh Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sidang digelar di MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang sidang uji materi terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) yang diajukan sejumlah pihak, Senin (7/8/2017).

Sidang dengan agenda pembacaan perbaikan permohonan akan berlangsung di Ruang Sidang Utama, Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pukul 08.00 WIB.

Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) Yusril Ihza Mahendra selaku salah satu pemohon mengaku siap menjalani sidang tersebut.

Yusril mengatakan, sejumlah saran dan masukan majelis hakim pada sidang sebelumnya sudah dituangkan ke dalam permohonan.

Salah satunya, terkait pihak pemohon yang tadinya diajukan atas nama HTI berganti menjadi Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto.

Baca juga: Mengukur Kegentingan Pembubaran HTI dan Penerbitan Perppu Ormas

Hal ini untuk memperkuat permohonan karena secara faktual Yusanto dirugikan hak konstitusionalnya atas penerbitan perppu tersebut.

"Saya lebih firm sekarang setelah mendengarkan nasihat para hakim, dan saya memperbaikinya sudah sesuai (saran hakim) dan akan saya sampaikan di persidangan," ujar Yusril saat dihubungi Minggu (6/8/2017) malam.

Untuk diketahui, kedudukan hukum atau legal standing pemohon merupakan hal penting dalam permohonan uji materi.

Sebab, menjadi salah satu pertimbangan hakim bahwa permohonan yang diajukan layak dilanjutkan ke sidang pleno atau tidak.

Pada sidang perdana yang digelar Rabu (26/7/2017) lalu, Yusril langsung menyoroti soal kedudukan hukum dan meminta saran hakim perihal permohonan lebih baik diajukan atas nama perorangan atau kelompok.

Alasannya, berdasarkan aturan menyebutkan bahwa organisasi yang berhak mengajukan permohonan adalah organisasi yang sah dan akui sebagai badan hukum.

Sementara, status badan hukum HTI saat ini sudah dicabut oleh pemerintah setelah penerbitan Perppu Ormas.

"Permohonan ini diajukan ke MK pada 18 Juli 2017. Pada saat itu, perkumpulan HTI adalah perkumpulan yang sah, berbadan hukum dan teregistrasi di Kemenkumham. Namun sehari kemudian, 19 Juli 2017, perkumpulan ini dicabut status badan hukumnya dan dinyatakan bubar," kata Yusril.

Yusril khawatir jika kedudukan hukum yang diajukannya tidak cukup kuat, maka pada akhir persidangan MK justru memutuskan menolak permohonan dengan alasan tak memiliki kedudukan hukum.

 

Kompas TV Sejak diumumkan oleh pemerintah, perppu nomor 2 tahun 2017 langsung mengundang pro kontra. 

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 16 Januari: Ada 69.414 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

UPDATE 16 Januari: Tambah 8.662, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 727.358

Nasional
UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Ada 143.517 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

UPDATE 16 Januari: Bertambah 283, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 25.767 Orang

Nasional
UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 16 Januari: 63.300 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Tambah 14.224 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Indonesia Catat Rekor Lagi

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Januari: Tambah 14.224, Kini Ada 896.642 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X