Tanpa Perppu Ormas, Pemerintah Dinilai Sulit Cegah Radikalisme Secara Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti sosial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir berpendapat pemerintah akan sulit bergerak cepat dalam mencegah berkembangnya ormas-ormas radikal tanpa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Amin memandang UU Ormas yang ada sebelum penerbitan Perppu Ormas, justru membuat pemerintah kesulitan untuk bergerak karena prosedur penertiban yang terlalu panjang.

"Kami dari LIPI setuju (Perppu Ormas) meski ada kelemahan. Dilihat dari urgensi, sulit sekali negara secara cepat mengantisipasi intoleransi yang terjadi jika menggunakan uu ormas," ujar Amin dalam diskusi bertajuk Melawan Intoleransi dengan Perda, Perlukah? di kantor GP Ansor, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).

Menurut Amin, berkembangnya ormas radikal sejak pasca-reformasi memaksa pemerintah bertindak cepat dalam melakukan berbagai upaya pencegahan.

(Baca: Kepada Jokowi, PGI Minta Perppu Ormas Jangan Jadi Alat Kekuasaan)

Sementara itu, sejak runtuhnya Orde Baru, otoritarianisme yang dulu berada di tangan negara telah berpindah ke kelompok-kelompok masyarakat sipil. Tidak heran jika muncul ormas-ormas yang kerap melakukan kekerasan dan seakan memiliki kewenangan seperti aparat penegak hukum.

"Otoritarianisme yang dulu di bahu negara sekarang berpindah ke masyarakat sipil. Sementara masyarakat semakin terfragmentasi. Ada penetrasi kelompok radikal. Di sisi lain ada ketidakhadiran negara sejak reformasi," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat menilai bahwa Perppu Ormas dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi persoalan diskriminasi dan intoleransi. Namun, menurut Imdadun, ada beberapa pasal yang perlu direvisi agar tidak menimbulkan persoalan baru dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

"Perppu bisa menjadi jawaban atas persoalan intoleransi dan diskriminasi. Namun ada beberapa pasal yang menimbulkan masalah baru. Perppu bisa diterima tapi harus direvisi," ujar Imdadun.

(Baca: Pemohon Gugatan Perppu Ormas Beralilh dari Organisasi HTI ke Jubir)

Imdadun menjelaskan, di dalam Perppu Ormas terdapat beberapa pasal yang bersinggungan dengan hak berserikat, berkumpul, kebebasan berpendapat, berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Dia mencontohkan pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencabut status badan hukum ormas tanpa melalui putusan pengadilan.

Selain itu, Imdadun menilai penerapan sanksi pidana terhadap pengurus dan anggota yang dilarang pemerintah berpotensi terjadinya kriminalisasi.

Perppu Ormas mengatur mengenai penerapan asas hukum administrasi contrario actus. Asas tersebut mengatur bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan ormas juga mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

(Baca: Istana: Penerapan Sanksi Pidana Perppu Ormas Tak Akan Serampangan)