Menkominfo: Fitur "Trusted Flagger" Juga Bisa Laporkan Hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, fitur baru yang saat ini sedang diuji coba oleh Google, yaitu "Trusted Flagger", juga bisa digunakan untuk menangkis informasi atau berita bohong (hoaks), apalagi jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Kami akan meng-address (hoaks) dengan cara Trusted Flagger. Dan nanti itu tidak hanya pemerintah. Nanti ada Civil Society Organization (CSO)," kata Rudiantara di Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Rudiantara menuturkan saat ini sudah ada beberapa SCO yang terlibat bersama Kemenkominfo dalam pemantauan internet dan media sosial.

CSO yang terlibat penanganan konten negatif di antaranya ICT Watch, The Wahid Institute, serta Mafindo.

Menurut Rudiantara, penanganan terhadap konten negatif seharusnya menjadi upaya bersama masyarakat.

"Apalagi hoaks. Media sosial itu adalah di masyarakat. Jadi kita menyelesaikannya juga harus sama-sama komponen masyarakat," kata Rudiantara.

Rudiantara mengimbau, jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

"Kami juga mengharapkan penggunaan medsos atau messaging system atau video file sharing itu lebih baik, lebih positif," kata dia.

"Jadi, jangan sampai nanti ke depannya ini (medsos) dipakai untuk suatu hal yang memecah belah bangsa," ujar Rudiantara.

Trusted Flagger merupakan fitur yang dikembangkan Kemenkominfo bersama Google. Fitur ini memungkinkan pengguna internet atau netizen untuk menandai (flaging) suatu konten negatif.

(Baca: Pemerintah-Google Uji Coba "Trusted Flagger" Perangi Konten Negatif)

Saat ini, fitur tersebut tengah dalam fase uji coba. Diharapkan, Trusted Flagger ini bisa efektif berjalan Oktober atau November 2017.