Menkominfo: Fitur "Trusted Flagger" Juga Bisa Laporkan Hoaks

Kompas.com - 04/08/2017, 13:50 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kemeja putih) dan Direktur, Kebijakan Publik, dan Hubungan Pemerintahan Google Asia Pasifik Ann Lavin (dua dari Kiri), di Jakarta, Jumat (4/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kemeja putih) dan Direktur, Kebijakan Publik, dan Hubungan Pemerintahan Google Asia Pasifik Ann Lavin (dua dari Kiri), di Jakarta, Jumat (4/8/2017).
|
EditorBayu Galih

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, fitur baru yang saat ini sedang diuji coba oleh Google, yaitu "Trusted Flagger", juga bisa digunakan untuk menangkis informasi atau berita bohong ( hoaks), apalagi jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Kami akan meng-address (hoaks) dengan cara Trusted Flagger. Dan nanti itu tidak hanya pemerintah. Nanti ada Civil Society Organization (CSO)," kata Rudiantara di Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Rudiantara menuturkan saat ini sudah ada beberapa SCO yang terlibat bersama Kemenkominfo dalam pemantauan internet dan media sosial.

CSO yang terlibat penanganan konten negatif di antaranya ICT Watch, The Wahid Institute, serta Mafindo.


Menurut Rudiantara, penanganan terhadap konten negatif seharusnya menjadi upaya bersama masyarakat.

"Apalagi hoaks. Media sosial itu adalah di masyarakat. Jadi kita menyelesaikannya juga harus sama-sama komponen masyarakat," kata Rudiantara.

Rudiantara mengimbau, jelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

"Kami juga mengharapkan penggunaan medsos atau messaging system atau video file sharing itu lebih baik, lebih positif," kata dia.

"Jadi, jangan sampai nanti ke depannya ini (medsos) dipakai untuk suatu hal yang memecah belah bangsa," ujar Rudiantara.

Trusted Flagger merupakan fitur yang dikembangkan Kemenkominfo bersama Google. Fitur ini memungkinkan pengguna internet atau netizen untuk menandai (flaging) suatu konten negatif.

(Baca: Pemerintah-Google Uji Coba "Trusted Flagger" Perangi Konten Negatif)

Saat ini, fitur tersebut tengah dalam fase uji coba. Diharapkan, Trusted Flagger ini bisa efektif berjalan Oktober atau November 2017.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X