Susi Pudjiastuti Bicara Perbedaan dengan Kalla hingga Isu Kartel

Kompas.com - 04/08/2017, 09:52 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan - Susi Pudjiastuti KOMPAS/HENDRA A SETYAWANMenteri Kelautan dan Perikanan - Susi Pudjiastuti
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbedaan pendapat antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal moratorium kapal pada 2016 lalu, disinggung kembali dalam wawancara Rosiana Silalahi kepada Susi pada acara "#SusidiRosi" yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam.

Sebagai pengingat, pada 22 Maret 2016 Wapres Kalla mengirimkan surat kepada Susi. Melalui surat itu, Kalla meminta Susi untuk mengevaluasi kebijakan moratorium kapal penangkap ikan.

Menurut Kalla, kebijakan itu mengakibatkan ribuan nelayan besar, baik eks asing atau milik warga negara Indonesia tidak bisa berlayar dan menangkap ikan. Akibatnya produksi ikan menurun. Ekpsor juga menurun.

Terjadi pula pengangguran pekerja di kapal dan pabrik pengolahan serta cold storage.

Berikut petikan tanya jawab Susi dengan Rosi terkait hal itu:

Rosi: Tahun lalu, Wapres Jusuf Kalla menulis surat kepada Ibu Susi bahwa kapasitas produksi industri pengolahan ikan di Tual anjlok sampai 85 persen karena kebijakan Ibu. Ada komentar?

Susi: Industri yang ada di Tual, Wanam, Ambon, itu dari dulu kosong cold storage-nya. Kapalnya ratusan. Karena kapalnya tangkap ikan, langsung diolah di atas kapal, bawa pergi.

Tidak ada pajak, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang masuk (ke kas pemerintah daerah atau pusat). Contohnya (Susi menyebut satu perusahaan pengolahan ikan) dari Provinsi Maluku punya omzet USD 3,5 miliar. Paling tidak, 70-90 persen itu dari laut Maluku. Sementara PAD-nya Maluku itu cuma 8,7 miliar.

Tidak ada di situ investasi. Yang di Ambon, cold storage-nya juga punya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang disewa oleh PT Mabiru (Mabiru Industry) dan Benjina (PT Pusaka Benjina Resources).

Mereka terlibat perbudakan juga. Ya harus kita tutup. Kalau tidak, dunia akan memboikot produk Indonesia. Benjina juga tunggakan pajaknya banyak. Jadi heran, yang mati itu yang mana? Jadi heran.

Begini ya, waktu illegal fishing itu mulai marak di Indonesia dengan diperbolehkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia, yaitu mulai tahun 2001, itu ikan mulai turun dan hasil sensus antara 2003 sampai 2013, jumlah nelayan turun dari 1,6 juta menjadi 800 ribu saja.

Dan yang lebih gila lagi, ada 115 eksportir seafood bangkrut. Nah kalau sekarang yang tutup itu berapa industri? Tidak kurang dari 20. Jari saya bisa hitung.

Bukan anjlok 85 persen seperti yang disebutkan Wapres Kalla saat itu?

85 persen dari mana? Itu mereka juga pabriknya bohong-bohong saja. Orangnya saja enggak berani ngomong. Kalau betul itu pengusaha punya produksi, punya pabrik processing, pasti mereka omong sendiri (ke saya).

Mereka orang hebat-hebat semua kok. Tidak mungkin tidak bisa omong sendiri. Mereka ini canggih-canggih, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pengusaha.

Itu dulu pabriknya juga kosong. Itu pabrik dibikin hanya untuk stempel supaya bisa bawa kapal banyak. Nah ini sekali lagi jangan sebut itu investasi.

Mereka artinya perusahaan bodong?

Kalau secara kertas, tidak bodong. Tapi secara praktik, itu ilegal. Karena apa yang mereka lakukan, tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan.

Barangkali agen-agen pengusaha Indonesia itu juga tidak tahu. Karena ini kan dari luar negeri semua. Mereka cuma diberi fee untuk pengamanan lah atau mungkin network-lah apa.

Satu kapal (penangkap ikan) itu keruknya setiap tahun itu paling sedikit 2.000-3.000 ton. Thailand ada 5.000-an, kapal China ada 3.000 lebih, dari Filipina, dari Vietnam. Dari semua.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPB: Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa

BNPB: Korban Meninggal Akibat Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa

Nasional
Listyo Sigit Gagas Program 'Polri Presisi', Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Listyo Sigit Gagas Program "Polri Presisi", Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Nasional
Jokowi soal Penanganan Pandemi: Bagi yang Komentar Mungkin Mudah, tapi Praktiknya Sulit ...

Jokowi soal Penanganan Pandemi: Bagi yang Komentar Mungkin Mudah, tapi Praktiknya Sulit ...

Nasional
2021 Belum Sebulan, Sudah 185 Bencana Terjadi di Tanah Air

2021 Belum Sebulan, Sudah 185 Bencana Terjadi di Tanah Air

Nasional
MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

MK Terima 132 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Nasional
Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Jokowi Prediksi Industri Pangan, Farmasi dan Teknologi Akan Bertahan di Masa Pandemi

Nasional
KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPUD Diminta Persiapkan Ini untuk Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Nasional
Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Puan Harap Pelantikan Joe Biden Berdampak pada Stabilitas dan Perdamaian Dunia

Nasional
Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Pandemi, Kepala Bappenas: Kita Harus Seperti Mengangkat Dua Sayap Angsa

Nasional
Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Muda dan Berprestasi, Indra Rudiansyah Bantu Ciptakan Vaksin Oxford untuk Hadapi Pandemi

Nasional
Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Nasional
Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Nasional
Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Menparekraf Sandiaga Uno Temui Pimpinan KPK, Bahas Kerja Sama Pengelolaan Anggaran

Nasional
Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Anggota Komisi I Harap Pemerintahan Joe Biden Bisa Jadi Mitra Penting Indonesia Perangi Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X