Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN Kantongi Nama-nama Pihak yang Terlibat Kartel Perikanan

Kompas.com - 14/07/2017, 19:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Sundawan Salya mengatakan, BIN telah mengantongi nama-nama pihak yang terlibat kartel perikanan.

Hal ini seperti yang disampaikan Kepala BIN Budi Gunawan saat memberikan sambutan pada acara Halaqah Nasional Alim Ulama di Jakarta, Kamis (13/7/2017) kemarin.

Budi menyebutkan, ada kekuatan kartel yang ingin menggeser Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Dengan Pak Kepala menyatakan tentunya Beliau punya," ujar Sundawan, saat ditanya wartawan seusai bertemu Masyarakat Perikanan Nusantara, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2017).

Baca: Kepala BIN Budi Gunawan: Kekuatan Kartel Bermain agar Bu Susi Diganti

Namun, ia tak bisa membeberkan nama-nama tersebut karena termasuk dalam proses kerja BIN.

Saat ditanya mengapa baru sekarang disuarakan keberadaan kartel tersebut, Sundawan mengatakan, merupakan bagian dari trigger mechanism.

"Gini, kan ada sebuah proses ya. Proses itu kan by trigger. Mungkin trigger-nya kemarin. Oleh karena itu Bapak Kepala sampaikan. Hati-hati, gitu lho. Jangan sampai menjadi korban semua," papar Sundawan.

Ia mengatakan, beberapa demonstrasi yang belakangan muncul menggugat kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti jangan sampai mengadu domba pemerintah dan nelayan.

"Demonstrasi saya kira suatu hal yang normatif. Tapi kalau demonstrasi ini ditunggangi dalam tanda kutip, kan sayang Beliau-beliau (nelayan dan pengusaha) ini. Kasihan," kata Sundawan.

Baca: Penjelasan BIN soal Kartel yang Ingin Menggeser Susi Pudjiastuti

"Kami konsisten, commit terhadap nelayan yang merupakan bagian dari kita juga. Tidak boleh tidak. Kami harus commit di situ," lanjut dia.

Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan mengatakan, ekonomi Indonesia saat ini dikuasai oleh kartel pangan dan energi.

Menurut Budi, kartel ini sulit diberantas karena memiliki jaringan yang sangat luas.

Ia menyebutkan, kartel tersebut saat ini tengah berusaha menggoyang Susi Pudjiastuti dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Misi ini dilancarkan karena bisnis mereka terganggu dengan kinerja Susi.

"Bu Susi sekarang sedang mengalami serangan balik yang sangat kuat, demo nelayan dan sebagainya," kata Budi Gunawan, saat menjadi pembicara dalam Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Kekuatan ini lah yang bermain untuk Ibu Susi diganti," tambah Budi.

Kompas TV Susi Pudjiastuti memerangi penangkapan ikan ilegal digambarkan dalam sebuah komik di Jepang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com