Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti: Setiap Ada Isu "Reshuffle", Ada Demo

Kompas.com - 04/08/2017, 07:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak terlalu ambil pusing dengan isu cantrang yang menggoyang posisinya akhir-akhir ini.

Pertama, Susi yakin protes kebijakan pelarangan cantrang itu bukan dimainkan oleh nelayan kecil. Menurut dia, isu itu dimainkan oleh segelintir pengusaha kapal ikan saja.

"Sekarang yang kapal-kapal cantrang besar itu 30 GT (gross ton) ke atas, itu kapalnya ada 700-an, itu pemiliknya cuma 48 orang," ujar Susi dalam acara "#SusiDiRosi" di Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam.

Susi melanjutkan, sebanyak 48 orang itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka didominasi pejabat dan pengusaha besar.

"Pemiliknya ada bupati, wakil bupati, bekas anggota DPRD. Banyak pejabat juga yang punya (kapal cantrang)," ujar dia.

Melihat status para pemilik kapal cantrang itu, maka tidak heran jika gelombang protes pelarangan cantrang seolah-olah besar dan mampu "menggoyang" posisinya.

Kedua, Susi menilai, gelombang demonstrasi terhadap dirinya merupakan politisasi. Setiap isu perombakan kabinet alias reshuffle berembus, demonstrasi yang memprotes kebijakannya selalu muncul.

"Setiap tahun ada isu reshuffle, ada demo. Tahun lalu juga sama. Tiap kali ada reshuffle, tiap kali ada demo. Jadi biasa saja. Menteri lain juga didemo, biasa saja," ujar Susi.

(Baca juga: Susi Pudjiastuti "Digoyang" Cantrang...)

Ketiga, Susi yakin Presiden Joko Widodo berpihak kepadanya dalam hal pro-kontra cantrang. Hal itu tercermin dari beberapa kali pernyataan Presiden Jokowi soal cantrang.

"Saya melihatnya Presiden bicara sangat positif. saya melihat itu adalah arahan Presiden yang positif supaya juga mengingatkan kepada yang lain, jangan mengganggu pekerjaan saya. Saya merasanya seperti itu," ujar Susi.

"Itu adalah dukungan politik Pak Presiden kepada saya. Karena kita kan selalu membahas beberapa hal juga bersama," tutur dia.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas PJ Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com