Pimpinan DPR: Kebijakan Garam Saat Ini Terburuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengkritik langkah Pemerintah yang akan membuka keran impor garam menyusul adanya kelangkaan garam yang terjadi saat ini.

"Kebijakan pada garam kali ini adalah kebijakan yang paling tidak bagus selama ini dan ini akibatnya adalah akibat yang paling jelek yang kita alami selama kita ada di Indonesia ini," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Agus amat menyayangkan kondisi kelangkaan garam saat ini. Sebab, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang.

Seharusnya, kata dia, pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada petani garam.

(baca: Atasi Kelangkaan, Pemerintah Setujui Impor Garam dari Australia)

Agus juga menyayangkan kebijakan tersebut justru membuat banyak pabrik garam tutup.

Ia memahami bahwa impor garam merupakan solusi kelangkaan garam. Namun, hal itu tak bisa terus menerus dilakukan.

"Masa setiap hari kita harus mengalami krisis terus? Dan krisisnya hanya tertanggulangi dengan impor," ucap Politisi Partai Demokrat itu.

"Rasanya ini para menterinya harus berpikir, menteri harus punya kemampuan yang hebat. Ini sih bukan kemampuan yang hebat. Ini sih kemampuan siapa saja orang juga bisa. Enggak punya garam, impor," sambung dia.

(baca: Jokowi Janji Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Garam)

Agus meminta agar pemerintah memikirkan langkah antisipasi dan penanggulangan masalah kelangkaan garam ini. Termasuk menegur menteri-menteri terkait.

"Presiden harus memberi peringatan yang keras kepada Menteri BUMN. Masa dia tidak bisa mengambil kebijakan yang bagus bahkan tidak bisa mengantisipasi dan menanggulangi masalah garam ini," ucapnya.

Pemerintah akan membuka keran impor garam. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan garam yang terjadi saat ini.

(baca: Industri Garam di Jawa Barat Gulung Tikar)

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan izin impor garam untuk industri.