Mengenang Tragedi Kudatuli, PDI-P Gelar Wayang

Kompas.com - 29/07/2017, 11:17 WIB
DPP PDI-P menggelar acara pewayangan untuk memperingati peristiwa 27 Juli 1996 atau kudatuli, di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (28/7/2017) malam. Dok PDI-PDPP PDI-P menggelar acara pewayangan untuk memperingati peristiwa 27 Juli 1996 atau kudatuli, di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (28/7/2017) malam.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) menggelar Wayang Kulit dalam rangka Peringatan Tragedi 27 Juli 1996 atau yang populer disebut kudatuli.

Saat itu, para pendukung Soerjadi yang merupakan Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan periode 1996-1998 menyerbu dan berusaha menguasai kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Adapun Megawati merupakan Ketua Umum PDI hasil kongres Surabaya untuk periode 1993-1998.

Wayang dengan lakon Abimanyu Ranjam, oleh Ki Dalang Warseno Slank, digelar di Lapangan Parkir Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jumat (28/7/2017) malam. Lakon ini menggambarkan perjuangan anak muda yang gagah berani dalam memperjuangkan kebenaran.

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, karakter ini lah yang dijalankan PDI ketika diintervensi oleh pemerintahan Orde Baru yang otoriter.

"Puncak intervensi itu terjadi pada 27 Juli 1996. Dalam peristiwa Kudatuli, kita lihat PDI mencoba dihabiskan oleh pemerintah dengan mengambil alih kantor secara paksa," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/7/2017).

Baca juga: PDIP Buka Pendaftaran Pilkada Jateng, Ganjar Tunggu Sinyal

"Kantor adalah simbol dan tempat pusat pengorganisasian dalam menjalankan semua kegiatan partai. Ini yang coba diambil alih," tambah Hasto.

Menurut Hasto, pengambilalihan kantor itu menunjukkan pemerintahan Soeharto mencoba membungkam suara arus bawah yang diperjuangkan PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Kemudian banyak yang memberikan masukan kepada Megawati. Salah satunya Sekjen PDI saat itu, Alex Litay, bahwa peristiwa itu adalah momentum politik untuk melakukan revolusi. Namun, Megawati percaya perjuangan tak bisa dilakukan dengan kekerasan dan melanggar hukum.

"Maka Ibu Mega katakan tak akan lakukan revolusi. Tapi akan lakukan gugatan hukum," kenang Hasto.

Menurut Hasto, Megawati tetap optimistis hukum bisa berlaku adil meskipun polisi, kejaksaan pengadilan dan hakim saat itu dikuasai penguasa.

"Dan akhirnya keyakinan Ibu Mega ini terbukti ketika di Riau sana ada yang melihat kebenaran demokrasi arus bawah, dengan berani dia katakan PDI-P di bawah Ibu Mega meski pun kantornya diambil paksa tetap yang sah secara politik dan hukum," ucap Hasto.

Hasto mengingatkan, seluruh kader PDI-P untuk belajar dari sejarah. Meski ditekan oleh penguasa, namun dengan perjuangan, PDI-P bisa bertahan. 

"Jadi salah besar kalau dinilai dan dituduh bahwa PDI-P sama dengan PKI karena sangat tegas dan kokoh PDIP di bawah Pancasila. Yang membuat tuduhan tak benar itu bagaikan Sengkuni dalam dunia pewayangan," ucap Hasto.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Profil Suharjito, Calon Besan Ketua MPR yang Jadi Tersangka Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Kemenkes Sebut Hasil Evaluasi Vaksin Bio Farma Tahap III Selesai Maret 2021

Nasional
LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

LPSK Diminta Aktif Beri Perlindungan ke Keluarga Korban Teror di Sigi

Nasional
Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Nasional
Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X