Mengenang Tragedi Kudatuli, PDI-P Gelar Wayang

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menggelar Wayang Kulit dalam rangka Peringatan Tragedi 27 Juli 1996 atau yang populer disebut kudatuli.

Saat itu, para pendukung Soerjadi yang merupakan Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan periode 1996-1998 menyerbu dan berusaha menguasai kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Adapun Megawati merupakan Ketua Umum PDI hasil kongres Surabaya untuk periode 1993-1998.

Wayang dengan lakon Abimanyu Ranjam, oleh Ki Dalang Warseno Slank, digelar di Lapangan Parkir Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jumat (28/7/2017) malam. Lakon ini menggambarkan perjuangan anak muda yang gagah berani dalam memperjuangkan kebenaran.

Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, karakter ini lah yang dijalankan PDI ketika diintervensi oleh pemerintahan Orde Baru yang otoriter.

"Puncak intervensi itu terjadi pada 27 Juli 1996. Dalam peristiwa Kudatuli, kita lihat PDI mencoba dihabiskan oleh pemerintah dengan mengambil alih kantor secara paksa," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/7/2017).

Baca juga: PDIP Buka Pendaftaran Pilkada Jateng, Ganjar Tunggu Sinyal

"Kantor adalah simbol dan tempat pusat pengorganisasian dalam menjalankan semua kegiatan partai. Ini yang coba diambil alih," tambah Hasto.

Menurut Hasto, pengambilalihan kantor itu menunjukkan pemerintahan Soeharto mencoba membungkam suara arus bawah yang diperjuangkan PDI di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Kemudian banyak yang memberikan masukan kepada Megawati. Salah satunya Sekjen PDI saat itu, Alex Litay, bahwa peristiwa itu adalah momentum politik untuk melakukan revolusi. Namun, Megawati percaya perjuangan tak bisa dilakukan dengan kekerasan dan melanggar hukum.

"Maka Ibu Mega katakan tak akan lakukan revolusi. Tapi akan lakukan gugatan hukum," kenang Hasto.

Menurut Hasto, Megawati tetap optimistis hukum bisa berlaku adil meskipun polisi, kejaksaan pengadilan dan hakim saat itu dikuasai penguasa.

"Dan akhirnya keyakinan Ibu Mega ini terbukti ketika di Riau sana ada yang melihat kebenaran demokrasi arus bawah, dengan berani dia katakan PDI-P di bawah Ibu Mega meski pun kantornya diambil paksa tetap yang sah secara politik dan hukum," ucap Hasto.

Hasto mengingatkan, seluruh kader PDI-P untuk belajar dari sejarah. Meski ditekan oleh penguasa, namun dengan perjuangan, PDI-P bisa bertahan. 

"Jadi salah besar kalau dinilai dan dituduh bahwa PDI-P sama dengan PKI karena sangat tegas dan kokoh PDIP di bawah Pancasila. Yang membuat tuduhan tak benar itu bagaikan Sengkuni dalam dunia pewayangan," ucap Hasto.