Kompas.com - 25/07/2017, 14:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnu Nugroho

Pernah suatu kali Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa demokrasi kita telah kebablasan. Pernyataan presiden ini bagi sebagian pihak mengejutkan.

Namun, pernyataan presiden tersebut seolah mewakili kegusaran yang dirasakan oleh masyarakat ketika melihat jalannya demokrasi kita akhir-akhir ini.

Kita saksikan berbagai kasus pembusukan politik (political decay) yang terjadi.

Pertama, lemahnya kepastian hukum.

Kedua, politik transaksional dan kasus korupsi yang melibatkan politisi, aktivis atau mantan aktivis, aparat negara dan pejabat publik.

Ketiga, persaingan elite ekonomi-politik yang mobilisasi berbagai sumber daya dan isu yang membelah masyarakat.

Keempat, munculnya kelompok-kelompok ekstrem, tertutup dan intoleran. Mereka menggunakan kesempatan political opportunity structure yakni kontradiksi elite dan berbagai isu kesenjangan dalam konteks liberalisasi politik dan keterbukaan informasi era media sosial.

Sebagai sebuah landasan moral-politik pengelolaan kepentingan bersama dalam kontur masyarakat majemuk, kita sebagai bangsa berkomitmen memilih demokrasi sebagai the only game on town.

Demokrasi kita butuhkan guna memastikan kehadiran sistem dan kepemimpinan yang akuntabel, terbuka, berperikemanusiaan, berkeadilan, serta partisipasi politik yang otentik dan masyarakat sipil yang kuat.

Problem Elite

Tak bisa dibantah, kehidupan negara-bangsa yang baik dan ideal harus diawali dengan keteladanan para pemimpinnya di tiap tingkat masyarakat.

Dari sejumlah penelitian terkait perkembangan demokrasi di berbagai belahan dunia, kita memperoleh pelajaran, sukses tidaknya demokrasi dalam sebuah masyarakat akan sangat tergantung dengan modal sosial pendukung yang dimiliki masyarakat tersebut.

Dalam tradisi dan modal sosial yang kita miliki, faktor kepemimpinan, pemimpin atau elite – baik itu formal maupun informal – memiliki peran signifikan dalam membentuk masyarakatnya.

Berkaca dari situasi saat ini, kondisi pembelahan sosial yang antagonistik seolah dipelihara dan dieksploitasi secara terus-menerus oleh segelintir elite, aktor dan provokator politik, para political entrepreuneur.

Isu yang diluncurkan kerapkali adalah isu-isu yang secara psikologis cepat membakar masyarakat.

Isu kesenjangan dan SARA dieksploitasi untuk meningkatkan posisi tawar terhadap kekuatan-kekuatan politik dominan atau otoritas politik.

Ilustrasi Demokrasi DigitalToto S Ilustrasi Demokrasi Digital
Metode provokasi yang digunakan adalah hate spin.

Cherian George (2016) mendefiniskan hate spin sebagai sebuah strategi komunikasi, kampanye atau propaganda negatif oleh elite dan aktir politik berorientasi kekuasaan yang memanfaatkan demokrasi dan sistem informasi digital yang masif.

Hate Spin menggunakan kombinasi retorika-retorika provokatif kebencian dengan mobilisasi massa melalui upaya eksploitasi isu-isu seputar politik identitas yang masih sensitif dalam masyarakat.

Dr Alfian (1986) seorang tokoh ilmuwan politik berpengaruh di tanah air, jauh-jauh hari telah mengingatkan pentingnya pembangunan politik untuk dihadirkan dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang dijalankan.

Desain pembangunan politik akan pula mengupayakan dan mencetak munculnya institusi dan pemimpin-pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai fundamental negara-bangsa ini serta visi progresifitasnya ke depan.

‘Kedisiplinan Politik’

Demokrasi kita secara esensial, sebagaimana yang dinyatakan para pendiri republik, bertolak dari rasa kolektivitas, kebersamaan dan kegotongroyongan.

Karena ia mengutamakan kebersamaan, keputusan dalam berbagai dimensi kehidupan publik haruslah berlatar semangat keberagaman sosial kultural dan politik nasional, serta komitmen atas nilai-nilai hikmat kebijaksanaan yang mempersatukan.

Sebagai seorang pemimpin politik yang amat spesial dalam sejarah republik, Gus Dur seorang ulama yang juga mantan presiden keempat menginspirasikan nilai-nilai kepemimpinan yang mulia dalam bernegara.

Tanggung jawab kemanusiaan yang universal serta tanggung jawab kenegara-bangsaan dapat dan harus berjalan seiring, berkoneksi dan saling mendukung.

Seorang seniman membuat  mural yang menggambarkan imej Gus Dur, di kampung Bali Mester, Jatinegara.Dok Fendi Siregar Seorang seniman membuat mural yang menggambarkan imej Gus Dur, di kampung Bali Mester, Jatinegara.
Kesadaran tanggung jawab kemanusiaan dan tanggung jawab kebangsaan itu harus tumbuh secara otentik dalam setiap individu serta relasinya dengan individu atau institusi yang lain.

Tugas negara adalah memfasilitasi, melindungi dan menjamin terlaksananya dua tanggung jawab tersebut dalam sebuah bingkai kepentingan bersama, kepentingan nasional, sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan berkeadaban.

Negara karenanya berkewajiban menghadirkan sebuah tata tertib sosial, ekonomi, hukum dan politik sehingga cita-cita berbangsa-bernegara bisa terwujud untuk seluruh warga bangsanya yang majemuk tanpa terkecuali.

Dalam hal aspek tata tertib politik ini, para elite dapat mentakzimi Bung Hatta sebagai pengingat diri untuk menjadi lebih ‘disiplin’ sebagai pemimpin yang bertanggung jawab memegang amanah.

Proklamator ini memberi pesan bahwa, “Disiplin, pembinaan watak, dan pembinaan rasa pengabdian kepada Tanah Air adalah kunci dari segala tantangan untuk mewujudkan kebesaran bangsa”.

Bung Hatta menekankan kedisiplinan senafas dengan watak dan rasa pengabdian kepada Tanah Air.

Disiplin dalam berucap, bersikap, dan bertingkah laku serta sebagai makhluk Tuhan yang berbudi, akan sejalan dengan komitmen kepemimpinan kita dalam mengembangkan demokrasi yang lebih sehat, berbobot dan berkelanjutan.

Negara berperan dalam menjamin dinamika politik yang demokratis. Di saat yang sama, negara harus mampu menegakkan ‘kedisiplinan politik’ yang konsisten.

Sebuah ketertiban sipil dibutuhkan sebagai sebuah wajah demokrasi yang paripurna jika dilengkapi dengan kesadaran keinsafan kebangsaan dan hikmat kebijaksanaan individu warga bangsanya khususnya para elite pemimpin.

Di dalamnya termasuk politisi, birokrat, aparat hukum, Polri-TNI, ormas, kaum adat dan agamawan, LSM, kampus, media, wirausaha dan korporasi.

Takdir kita, hanya dengan bersatu, saling menghargai dan kepemimpinan yang bekerja sama dalam sebuah kepentingan nasional yang utuh dan solid, Indonesia yang majemuk ini akan bertahan, kokoh, makmur dan maju.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

MA Pecat 10 Hakim Sepanjang Tahun 2022, 104 Lainnya Disanksi Disiplin

Nasional
Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Bersurat ke PBB, Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Paniai Desak Ada Intervensi Kemanusian

Nasional
Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Proker Kemenperin Dinilai Tumpang Tindih, Komisi VII Sarankan Fokus Sektor Industri Baterai

Nasional
Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU 'Teriak'

Perppu Pemilu Tak Jelas Rimbanya, KPU "Teriak"

Nasional
Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.