Demokrasi dan Keinsafan Kita

Pernah suatu kali Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa demokrasi kita telah kebablasan. Pernyataan presiden ini bagi sebagian pihak mengejutkan.

Namun, pernyataan presiden tersebut seolah mewakili kegusaran yang dirasakan oleh masyarakat ketika melihat jalannya demokrasi kita akhir-akhir ini.

Kita saksikan berbagai kasus pembusukan politik (political decay) yang terjadi.

Pertama, lemahnya kepastian hukum.

Kedua, politik transaksional dan kasus korupsi yang melibatkan politisi, aktivis atau mantan aktivis, aparat negara dan pejabat publik.

Ketiga, persaingan elite ekonomi-politik yang mobilisasi berbagai sumber daya dan isu yang membelah masyarakat.

Keempat, munculnya kelompok-kelompok ekstrem, tertutup dan intoleran. Mereka menggunakan kesempatan political opportunity structure yakni kontradiksi elite dan berbagai isu kesenjangan dalam konteks liberalisasi politik dan keterbukaan informasi era media sosial.

Sebagai sebuah landasan moral-politik pengelolaan kepentingan bersama dalam kontur masyarakat majemuk, kita sebagai bangsa berkomitmen memilih demokrasi sebagai the only game on town.

Demokrasi kita butuhkan guna memastikan kehadiran sistem dan kepemimpinan yang akuntabel, terbuka, berperikemanusiaan, berkeadilan, serta partisipasi politik yang otentik dan masyarakat sipil yang kuat.

Problem Elite

Tak bisa dibantah, kehidupan negara-bangsa yang baik dan ideal harus diawali dengan keteladanan para pemimpinnya di tiap tingkat masyarakat.

Dari sejumlah penelitian terkait perkembangan demokrasi di berbagai belahan dunia, kita memperoleh pelajaran, sukses tidaknya demokrasi dalam sebuah masyarakat akan sangat tergantung dengan modal sosial pendukung yang dimiliki masyarakat tersebut.

Dalam tradisi dan modal sosial yang kita miliki, faktor kepemimpinan, pemimpin atau elite – baik itu formal maupun informal – memiliki peran signifikan dalam membentuk masyarakatnya.

Berkaca dari situasi saat ini, kondisi pembelahan sosial yang antagonistik seolah dipelihara dan dieksploitasi secara terus-menerus oleh segelintir elite, aktor dan provokator politik, para political entrepreuneur.

Isu yang diluncurkan kerapkali adalah isu-isu yang secara psikologis cepat membakar masyarakat.

Isu kesenjangan dan SARA dieksploitasi untuk meningkatkan posisi tawar terhadap kekuatan-kekuatan politik dominan atau otoritas politik.

Toto S Ilustrasi Demokrasi Digital

Cherian George (2016) mendefiniskan hate spin sebagai sebuah strategi komunikasi, kampanye atau propaganda negatif oleh elite dan aktir politik berorientasi kekuasaan yang memanfaatkan demokrasi dan sistem informasi digital yang masif.

Hate Spin menggunakan kombinasi retorika-retorika provokatif kebencian dengan mobilisasi massa melalui upaya eksploitasi isu-isu seputar politik identitas yang masih sensitif dalam masyarakat.

Dr Alfian (1986) seorang tokoh ilmuwan politik berpengaruh di tanah air, jauh-jauh hari telah mengingatkan pentingnya pembangunan politik untuk dihadirkan dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang dijalankan.

Desain pembangunan politik akan pula mengupayakan dan mencetak munculnya institusi dan pemimpin-pemimpin yang sejalan dengan nilai-nilai fundamental negara-bangsa ini serta visi progresifitasnya ke depan.

‘Kedisiplinan Politik’

Demokrasi kita secara esensial, sebagaimana yang dinyatakan para pendiri republik, bertolak dari rasa kolektivitas, kebersamaan dan kegotongroyongan.

Karena ia mengutamakan kebersamaan, keputusan dalam berbagai dimensi kehidupan publik haruslah berlatar semangat keberagaman sosial kultural dan politik nasional, serta komitmen atas nilai-nilai hikmat kebijaksanaan yang mempersatukan.

Sebagai seorang pemimpin politik yang amat spesial dalam sejarah republik, Gus Dur seorang ulama yang juga mantan presiden keempat menginspirasikan nilai-nilai kepemimpinan yang mulia dalam bernegara.

Tanggung jawab kemanusiaan yang universal serta tanggung jawab kenegara-bangsaan dapat dan harus berjalan seiring, berkoneksi dan saling mendukung.

Dok Fendi Siregar Seorang seniman membuat mural yang menggambarkan imej Gus Dur, di kampung Bali Mester, Jatinegara.

Tugas negara adalah memfasilitasi, melindungi dan menjamin terlaksananya dua tanggung jawab tersebut dalam sebuah bingkai kepentingan bersama, kepentingan nasional, sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan berkeadaban.

Negara karenanya berkewajiban menghadirkan sebuah tata tertib sosial, ekonomi, hukum dan politik sehingga cita-cita berbangsa-bernegara bisa terwujud untuk seluruh warga bangsanya yang majemuk tanpa terkecuali.

Dalam hal aspek tata tertib politik ini, para elite dapat mentakzimi Bung Hatta sebagai pengingat diri untuk menjadi lebih ‘disiplin’ sebagai pemimpin yang bertanggung jawab memegang amanah.

Proklamator ini memberi pesan bahwa, “Disiplin, pembinaan watak, dan pembinaan rasa pengabdian kepada Tanah Air adalah kunci dari segala tantangan untuk mewujudkan kebesaran bangsa”.

Bung Hatta menekankan kedisiplinan senafas dengan watak dan rasa pengabdian kepada Tanah Air.

Disiplin dalam berucap, bersikap, dan bertingkah laku serta sebagai makhluk Tuhan yang berbudi, akan sejalan dengan komitmen kepemimpinan kita dalam mengembangkan demokrasi yang lebih sehat, berbobot dan berkelanjutan.

Negara berperan dalam menjamin dinamika politik yang demokratis. Di saat yang sama, negara harus mampu menegakkan ‘kedisiplinan politik’ yang konsisten.

Sebuah ketertiban sipil dibutuhkan sebagai sebuah wajah demokrasi yang paripurna jika dilengkapi dengan kesadaran keinsafan kebangsaan dan hikmat kebijaksanaan individu warga bangsanya khususnya para elite pemimpin.

Di dalamnya termasuk politisi, birokrat, aparat hukum, Polri-TNI, ormas, kaum adat dan agamawan, LSM, kampus, media, wirausaha dan korporasi.

Takdir kita, hanya dengan bersatu, saling menghargai dan kepemimpinan yang bekerja sama dalam sebuah kepentingan nasional yang utuh dan solid, Indonesia yang majemuk ini akan bertahan, kokoh, makmur dan maju.