Usai Bertemu Wakapolri, Pansus Angket KPK Yakini Dapat Dukungan

Kompas.com - 19/07/2017, 21:23 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqulhadi menyampaikan, pihaknya semakin yakin dengan langkah pansus setelah melaksanakan rapat dengan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dan jajarannya, Rabu (19/7/2017) sore.

Rapat tersebut, kata dia, merupakan penyamaan visi dan misi kedua lembaga untuk kerja pansus yang lebih baik.

"Diskusi tersebut berlangsung sangat hangat di bawah iklim yang menggembirakan dan membuat segala sesuatu lebih kami yakini sebagai dukungan, baik psikologis maupun hal yang lain," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Beberapa waktu lalu sempat timbul situasi yang seolah memecah belah hubungan keduanya. Misalnya pada saat muncul pernyataan dari pihak Kepolisian yang menolak membantu penjemputan paksa Miryam S Haryani.

Di sisi lain, pihak pansus juga sempat memberi pernyataan untuk tidak membahas anggaran Kepolisian jika Kepolisian menolak membantu penjemputan paksa Miryam. Situasi tersebut, menurut Taufiqulhadi, tak ada lagi.

(Baca: Kasus E-KTP, Pansus Angket KPK, dan Setya Novanto Tersangka...)

"Harmonisasi hubungan perlu. Kalau sudah ada itu maka menurut kami, lebih mudah untuk bicara," kata Politisi Partai Nasdem itu.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Masinton Pasaribu sebelumnya menyampaikan, rapat dengar pendapat kali itu memilki sejumlah fokus. Di antaranya adalah tindaklanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal ketidakpatuhan peraturan dan penyimpangan sistem pengendalian internal di bidang SDM.

"Serta membicarakan reekait SDM KPK yang menjadi tenaga penyidik Polri dan terkait perkara operasi tangkap tangan dari sisi hukum positif," ucap Politisi PDI Perjuangan itu.

Namun, rapat berlangsung tertutup untuk publik karena menyangkut hal-hal sensitif dan teknis.

"Kami sampaikan bahwa rapat kami nyatakan tertutup," kata Masinton.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Platform E-Learning ASN Unggul Jadi Solusi Pelatihan ASN di Tengah Pandemi

Nasional
Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Sebaran 2.277 Kasus Baru Covid-19 RI, DKI Jakarta Tertinggi dengan 686

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X