Jadi Tersangka Baru Kasus e-KTP, Ini Peran Markus Nari - Kompas.com

Jadi Tersangka Baru Kasus e-KTP, Ini Peran Markus Nari

Kompas.com - 19/07/2017, 18:40 WIB
Anggota DPR RI, Markus Nari saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Anggota DPR RI, Markus Nari saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Markus Nari menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Apa peran politisi Golkar tersebut pada kasus ini?

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Markus diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggara e-KTP.

"Tersangka MN diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR," kata Febri, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Sebagaimana terungkap dalam persidangan, lanjut Febri, Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Kemudian pada tahun 2012, saat itu dilakukan proses pembahas anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp 1,4 triliun.

Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp 4 miliar.

(Baca: KPK Tetapkan Markus Nari sebagai Tersangka Baru Kasus E-KTP)

"Diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp 4 miliar kepada tersangka MN," ujar Febri.

KPK sedang mendalami indikasi penerimaan ataupun pemberian lain, baik pada Markus ataupun pihak lainnya. KPK sebelumnya menetapkan lagi tersangka baru pada kasus e-KTP. Kali ini, anggota DPR Markus Nari ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Febri mengatakan, setelah mencermati fakta persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Markus Nari sebagai tersangka.

"KPK menetapkan MN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Markus Nari juga sebelumnya sudah berstatus tersangka dalam perkara menghalangi proses hukum kasus korupsi e-KTP.

(Baca: Harta Markus Nari yang Dilaporkan ke KPK Lebih dari Rp 20 Miliar)

Febri mengatakan, Markus Nari diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau sebuah korporasi dalam pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2013, pada Kementerian Dalam Negeri, yang merugikan keuangan negara.

Terhadap Markus, KPK mensangkakan Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 31 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Eko, Pecatan Polisi yang Serang Pos Lantas Pernah Tembak Mati Guru Ngaji

Eko, Pecatan Polisi yang Serang Pos Lantas Pernah Tembak Mati Guru Ngaji

Regional
Jika Terpilih, Sandiaga Berkomintmen Tak Ganggu Perda Syariat dan MoU Helsinki di Aceh

Jika Terpilih, Sandiaga Berkomintmen Tak Ganggu Perda Syariat dan MoU Helsinki di Aceh

Regional
Soal Baiq Nuril, Istana Sebut Presiden Tak Bisa Serta Merta Beri Amnesti

Soal Baiq Nuril, Istana Sebut Presiden Tak Bisa Serta Merta Beri Amnesti

Nasional
Pelaku Pelempar Pos Lantas di Lamongan Pernah Menghuni Lapas Madiun

Pelaku Pelempar Pos Lantas di Lamongan Pernah Menghuni Lapas Madiun

Regional
Kata Timses, Jokowi-Ma'ruf Akan Lanjutkan Kerja Sama dengan China

Kata Timses, Jokowi-Ma'ruf Akan Lanjutkan Kerja Sama dengan China

Nasional
Tiga Jam Razia Pajak Kendaraan, Petugas Dapati Tunggakan Rp 171 Juta

Tiga Jam Razia Pajak Kendaraan, Petugas Dapati Tunggakan Rp 171 Juta

Megapolitan
Polisi dan Warga di Rusia Padamkan Kebakaran dengan Lempar Bola Salju

Polisi dan Warga di Rusia Padamkan Kebakaran dengan Lempar Bola Salju

Internasional
Turis AS Tewas Dipanah Suku Pedalaman India di Kepulauan Andaman

Turis AS Tewas Dipanah Suku Pedalaman India di Kepulauan Andaman

Internasional
Anggaran Pembebasan Lahan Ditolak, Proyek MRT Fase II Terancam Molor

Anggaran Pembebasan Lahan Ditolak, Proyek MRT Fase II Terancam Molor

Megapolitan
Tanggapan Warga dan Pengendara terhadap Sistem Satu Arah di Cipayung

Tanggapan Warga dan Pengendara terhadap Sistem Satu Arah di Cipayung

Megapolitan
Kisah Hamzah, 8 Tahun Kayuh Becak Pakai Topeng hingga Berhasil Jadi Sarjana

Kisah Hamzah, 8 Tahun Kayuh Becak Pakai Topeng hingga Berhasil Jadi Sarjana

Regional
Jubir Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Sebut Ada Upaya Kriminalisasi terhadap KY

Jubir Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Sebut Ada Upaya Kriminalisasi terhadap KY

Nasional
Presiden Diminta Segera Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Presiden Diminta Segera Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Nasional
Truk Tangki Tabrak Rumah, Minyak Sawit yang Dimuat Tumpah Cemari Lingkungan

Truk Tangki Tabrak Rumah, Minyak Sawit yang Dimuat Tumpah Cemari Lingkungan

Regional
Prabowo: Saya Ingin Anak Muda Jadi Pemilik Perusahaan, Bukan Jadi Kuli

Prabowo: Saya Ingin Anak Muda Jadi Pemilik Perusahaan, Bukan Jadi Kuli

Nasional

Close Ads X