PAN: Koalisi Pemerintah Hak Jokowi, Bukan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai, penentuan mitra koalisi di pemerintahan merupakan hak Presiden Joko Widodo sepenuhnya.

Hal itu disampaikan Yandri menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan agar PAN keluar dari koalisi pemerintahan karena cenderung berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi dan partai pendukungnya.

"Kalau koalisi dengan pemerintah dengan Pak Jokowi, bukan PDI-P. Terserah Pak Jokowi mau mengeluarkan menteri PAN tentu hak Pak Jokowi," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2017).

(baca: Sekjen PDI-P Harap PAN Keluar dari Koalisi Pemerintah)

Ia menambahkan, PAN sama sekali belum membahas rencana untuk keluar dari gerbong koalisi.

Ia juga mengatakan, PAN selalu mendukung pemerintah jika kebijakannya berpihak kepada rakyat dan memberi saran jika bertentangan dengan kemauan rakyat.

Selain itu, kata Yandri, sikap politik di Pilkada DKI dan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu tak bisa dijadikan indikator kesepemahaman dengan koalisi pemerintah.

(baca: Sekjen PDI-P Sarankan Jokowi Evaluasi Kursi PAN karena Tak Loyal)

Sebab di Pilkada DKI, lanjut Yandri, ada pula partai koalisi pemerintah yang berbeda sikap. Sedangkan RUU Pemilu merupakan hajat hidup bagi semua partai.

"Kalau dijadikan parameter harus keluar koalisi tidak relevan. Tapi karena PAN sikapnya pasif, terserah (keputusan Presiden). Mau dikeluarkan atau enggak terserah, kita enggak ada beban, santai-santai saja," lanjut dia.

Hasto sebelumnya mempertanyakan sikap PAN yang tidak kompak dalam menyikapi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

(baca: Ketum PAN Sebut Perppu Bisa Beri Dampak Negatif ke Jokowi)

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung perppu tersebut.

Namun, PAN yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menyatakan penolakan.

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah, ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

"Itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai parpol pengusung pemerintahan," kata dia.

(baca: Ketum PAN: UU Pemilu Buat Kita Sendiri, Jangan Menang-menangan)

Hasto meminta PAN untuk menegaskan sikapnya. Jika memang tak ingin mendukung kebijakan Jokowi, maka Hasto menyarankan PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintahan.

"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda, ya tentu saja kami harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kami akan hormati," ucap Hasto.

Saat ini, PAN memiliki satu jatah menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur.

Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Sutrisno Bachir.