Bappenas: 400.000 PNS Pusat Bakal "Diangkut" ke Ibu Kota yang Baru

Kompas.com - 11/07/2017, 22:50 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat wawancara bersama Kompas.com, Rabu (10/5/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, saat wawancara bersama Kompas.com, Rabu (10/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro memperkirakan, sebanyak 400.000 pegawai negeri sipil ( PNS) pusat bakal ikut "diangkut" jika pemindahan pusat administrasi pemerintahan direalisasikan.

Ratusan ribu PNS tersebut saat ini bertugas di sejumlah Kementerian/Lembaga di Jakarta.

"Plus keluarganya. Kalau satu orang PNS dan keluarganya empat, berarti 1,6 juta. Jadi, kalau pindah, ada kota baru dengan penduduk 1 juta-1,6 juta," kata Bambang, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, Selasa (11/7/2017).

Dengan perkiraan jumlah penghuni baru sebanyak itu, menurut Bambang, ukurannya sudah cukup untuk menjadi kota mandiri.

Selain memindahkan kantor-kantor pelayanan pemerintahan, pemerintah juga akan memindahkan kantor-kantor lembaga tinggi negara.

"Jadi, bukan hanya (kantor) pemerintah, tetapi juga DPR, yudikatif, Mahkamah Agung. Itu akan menjadi bagian dari ibukota," kata dia.

"Sama seperti Washington DC, kongresnya ada di situ. Parlemen Australia juga ada di Canberra," lanjut mantan Menteri Keuangan itu.

Sementara itu, Jakarta tetap menjadi pusat bisnis, pusat perdagangan, dan pusat jasa keuangan.

Untuk melakukan kajian pemindahan pusat administrasi ini, Bambang menyebutkan, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 7 miliar.

Dana yang dimiliki Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan kajian pemindahan yang komprehensif masih sangat terbatas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 25 Januari: Tambah 10.678 Orang, Jumlah Pasien Covid-19 Sembuh Tembus Rekor

Nasional
Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Mengenal Pam Swakarsa yang Ingin Dihidupkan Kembali oleh Listyo Sigit

Nasional
426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

426 Juta Dosis Vaksin Sudah Dipesan, Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Selesai Sebelum 2021

Nasional
UPDATE:  Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Capai 999.256, Ada Penambahan 9.994

Nasional
Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Hunian RS Darurat Wisma Atlet Terisi 77,63 persen

Nasional
Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X