Perludem: Desain Undang-Undang Lama Bukan untuk Pemilu Serentak - Kompas.com

Perludem: Desain Undang-Undang Lama Bukan untuk Pemilu Serentak

Kompas.com - 11/07/2017, 15:17 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini usai diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).KOMPAS.com/FACHRI FACHRUDIN Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini usai diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan pemerintah yang mengancam menarik diri dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu dinilai akan memunculkan berbagai kendala penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. 

Jika hal itu terjadi, maka aturan yang dipakai mengacu pada undang-undang saat ini.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menanggapi mandeknya pembahasan RUU Pemilu karena belum ada titik temu antara pemerintah dengan DPR terkait beberapa isu krusial.

Isu itu di antaranya, terkait ambang batas pencalonan presiden. Pemerintah bersikeras tidak ingin mengubah syarat presidential threshold, yaitu 20 persen perolehan kursi atau 25 persen perolehan suara nasional. 

"Desain undang-undang lama tidak dipersiapkan untuk pemilu serentak. Melainkan pileg dan pilpres yang terpisah," kata Titi saat dihubungi, Selasa (11/7/2017).

Baca: Ketum PPP: Koalisi Pemerintah Solid Tak Ubah 'Presidential Threshold'

Titi menjelaskan, salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi pada 2014 lalu bahwa pemilu serentak tidak langsung dilaksanakan saat itu, untuk memberi waktu yang cukup untuk pembuat undang-undang mempersiapkan kerangka hukum bagi pelaksanaan pemilu serentak. 

Ia menyayangkan sikap pemerintah yang sejak awal sudah terlambat mempersiapkan RUU Pemilu.

"Baru diserahkan ke DPR Oktober 2016 lalu. Padahal semestinya pemerintah merespons putusan MK yang memerintahkan pembentukan UU untuk pemilu serentak 2019 secara cepat, baik, dan komprehensif," kata Titi.

Menurut Titi, akan menjadi preseden sangat buruk jika DPR dan pemerintah gagal menyelesaikan RUU Pemilu.

Baca: Roy Suryo: Jika Pakai UU Pemilu Lama, Tak Ada "Presidential Threshold"

"Menunjukkan kinerja legislasi yang selalu kedodoran dari kedua belah pihak," kata Titi.

Titi berharap, DPR dan pemerintah bisa mengambil keputusan terbaik dan tidak menyandera penyelenggara pemilu, maupun para pemangku kepentingan, dengan situasi ketidakpastian aturan main Pemilu 2019.

Kompas TV Lantas seperti apa hasil dari rapat pembahasan RUU pemilu yang digelar?


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

Megapolitan
Survei Kompas: Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

Survei Kompas: Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

Nasional
Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

Regional
Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

Internasional
Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

Regional
Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

Megapolitan
Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

Nasional
Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

Megapolitan
ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

Internasional
Survei 'Kompas': Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Nasional
Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

Regional
'Behind the Scene' Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

"Behind the Scene" Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Nasional
Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

Regional
Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

Megapolitan
Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

Nasional

Close Ads X