Olly Dondokambey hingga Jazuli Juwaini Diperiksa KPK untuk Kasus E-KTP

Kompas.com - 04/07/2017, 12:09 WIB
Olly Dondokambey IhsanuddinOlly Dondokambey
|
EditorSabrina Asril


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan sejumlah anggota DPR RI kembali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/7/2017). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Para saksi akan diperiksa untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Olly akan diperiksa sebagai mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Politisi PDI Perjuangan itu disebut menerima uang 1,2 juta dollar AS dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Saat menjadi saksi dalam persidangan terhadap dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Olly telah membantah dugaan penerimaan uang tersebut.

(Baca: Miryam Jadi Kurir Uang Korupsi E-KTP untuk Puluhan Anggota DPR)

Selain Olly, KPK juga memanggil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini. Kemudian, mantan anggota Komisi II DPR Nu'man Abdul Hakim yang berasal dari Fraksi PPP.

Selain itu, penyidik KPK memanggil anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain.

Menurut KPK, untuk kepentingan pembahasan anggaran e-KTP, sejumlah anggota DPR meminta dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, untuk meminta uang dari para pengusaha yang akan melaksanakan pekerjaan proyek e-KTP.

Pengusaha yang dimaksud yakni Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Setelah menerima uang dari pengusaha, Irman kemudian meminta Sugiharto untuk menyerahkan uang sejumlah 1,2 juta dollar AS kepada anggota DPR Miryam S Haryani. Selanjutnya, Miryam membagikan uang tersebut kepada puluhan anggota DPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 11 April: Ada 109.958 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

UPDATE 11 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.365.972

Nasional
UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X