Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/06/2017, 14:53 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga provinsi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak awal tahun ini, yaitu Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.

Ancaman kebakaran hutan terus meningkat seiring keringnya musim kemarau yang diperkirakan puncaknya pada Agustus 2017 mendatang.

Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT) mengerahkan 12 helikopter water bombing untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut.

"BNPB telah mengerahkan 12 helikopter water bombing dan 2 pesawat hujan buatan untuk ketiga provinsi tersebut," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulis, Kamis (22/6/2017).

Sebanyak enam helicopter water bombing ditempatkan di Riau, tepatnya empat heli di Pekanbaru dan dua heli di Dumai.

Helikopter water bombing yang dioperasikan di Riau adalah jenis Sikorsky, MI-171, MI8 MTV-1, MI-172 dan Bolkow yang memiliki kapasitas 600-4.000 liter.

Kemudian, di Sumatera Selatan ada tiga helikopter yang beroperasi dengan jenis MI-17 dan Bolkow. Ada juga dua pesawat terbang Casa 212 untuk hujan buatan. Operasi hujan buatan sudah dilakukan di Sumatera Selatan sejak 8 Juni 2017.

"Setiap hari awan-awan potensial di atas sekitar Sumatera Selatan disemai dengan bahan NaCl untuk dijatuhkan menjadi hujan," kata Sutopo.

Sementara di Kalimantan Barat, ada tiga helikopter yang dioperasikan dengan jenis Bel-214B, MI-8 dan Kamov yang berkapasitas 3.000-5.000 liter.

Sutopo mengatakan, pengerahan 12 helikopter water bombing dan dua pesawat hujan buatan merupakan salah satu dari strategi operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Terdapat lima strategi dalam penanggulangan ini, yaitu operasi pemadaman di darat, operasi pemadaman undara, operasi penegakan hukum, operasi pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hingga saat ini, jumlah titik panas yang terdeteksi oleh satelit menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan sebelumnya.

(Baca juga: KLHK Mulai Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan)

Berdasarkan data, jumlah hotspot dari satelit Modis (Terra Aqua) dengan tingkat kepercayaan 80 persen, yang artinya terbakar pada 2015 sebanyak 2.810 titik, pada 2016 sebanyak 1.917 titik, dan pada 2017 sebanyak 157 titik.

Selama awal tahun hingga Juni 2017, terjadi penurunan hotspot sebanyak 1.681 titik atau 91,45 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016.

Begitu juga dengan luas hutan dalan lahan yang terbakar juga menunjukkan penurunan. Luas hutan dan lahan yang terbakar pada 2015 sebanyak 2,61 juta hektar, pada 2016 sebanyak 438 ribu hektar, dan pada 2017 sebanyak 15.983 hektar.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari 15.983 hektar hutan dan lahan yang terbakar terdapat di lahan gambut 5.922 hektar dan tanah mineral 10.061 hektar.

Sutopo mengatakan, mengingat jumlah hotspot harian dan karhutla di beberapa provinsi meningkat, terlebih lagi sudah masuk musim kemarau, maka diharapkan daerah mempertimbangkan penetapan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla tahun 2017.

"Jangan sampai terlambat seperti tahun 2015," kata Sutopo.

Kompas TV Cegah Karhutla, Miss Earth Indonesia Beri Penyuluhan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal RUU Perampasan Aset, Ketua Komisi III DPR: Pemerintah Sebetulnya Belum Solid

Soal RUU Perampasan Aset, Ketua Komisi III DPR: Pemerintah Sebetulnya Belum Solid

Nasional
Diajak Muhaimin Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Sudah Punya KIB

Diajak Muhaimin Gabung ke Koalisi Gerindra-PKB, Golkar: Kita Sudah Punya KIB

Nasional
Polri Sebut Anton Gobay Pengangguran tetapi Pernah Sekolah Pilot

Polri Sebut Anton Gobay Pengangguran tetapi Pernah Sekolah Pilot

Nasional
Tak Ada Saksi, Panglima TNI: Pilot Susi Air Belum Pasti Dibawa KKB atau Tidak

Tak Ada Saksi, Panglima TNI: Pilot Susi Air Belum Pasti Dibawa KKB atau Tidak

Nasional
Johan Budi Minta KPK Mendorong Pembentukan Kantor di Daerah

Johan Budi Minta KPK Mendorong Pembentukan Kantor di Daerah

Nasional
Dudung Jelaskan Alasan Tak Hadir Lagi dalam Rapat DPR

Dudung Jelaskan Alasan Tak Hadir Lagi dalam Rapat DPR

Nasional
Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggung Jawab

Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggung Jawab

Nasional
Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Singgung Anies dan Formula E, KPK Diminta Jelaskan SOP Penetapan Tersangka

Nasional
Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Terpidana Korupsi Tanah Munjul Anja Runtuwene Meninggal Dunia

Nasional
Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Polri: Anton Gobay Tiga Kali Upayakan Penyelundupan Senpi Ilegal ke Indonesia

Nasional
MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

MKMK: Hakim MK yang Terbukti Ubah Substansi Putusan Bisa Diberhentikan Tidak Hormat

Nasional
Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Cek Inflasi Daerah Tiap Minggu, Jokowi: Sehingga Semua Kerja Keras

Nasional
GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

GP Mania Bubar karena Ganjar Miskin Gagasan, PDI-P: Gagasan yang Mana?

Nasional
Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Jokowi Ajak Pemred Media Blusukan ke Pasar di Kota Medan

Nasional
Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.