Masuknya Aturan Korupsi di KUHP Dicurigai Langkah Awal Ubah UU KPK

Kompas.com - 16/06/2017, 12:00 WIB
Tuntutan Penindakan Koruptor Bocah melintas di depan mural yang mengekspresikan tuntutan masyarakat terhadap penindakan kasus korupsi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/2/2013). Tahun 2013 menjadi tahun politik yang rawan korupsi karena kian padat dengan agenda pengumpulan dana parpol.

KOMPAS/RIZA FATHONITuntutan Penindakan Koruptor Bocah melintas di depan mural yang mengekspresikan tuntutan masyarakat terhadap penindakan kasus korupsi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (2/2/2013). Tahun 2013 menjadi tahun politik yang rawan korupsi karena kian padat dengan agenda pengumpulan dana parpol.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum Pidana Universitas Indonesia Ganjar Laksmana menilai, tidak ada masalah soal masuknya aturan soal tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.

"Secara teoritis dalam ilmu hukum memasukkan tindak pidana pasal korupsi ke dalam KUHP sementara undang-undang korupsinya tetap ada, tidak masalah," kata Ganjar, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/6/2017).

Namun, lanjut Ganjar, seperti kekhawatiran banyak pihak, dirinya juga termasuk orang yang khawatir akan rencana DPR dan pemerintah tersebut.

(baca: Pemerintah dan DPR Putuskan RUU KUHP Atur Pidana Korupsi)

Dalam KUHP, lanjut Ganjar, ada salah satu pasal yang mengatur soal waktu berlakunya undang-undang, sejak undang-undang tersebut diberlakukan, yakni dua tahun.

Ketika sudah berlaku di KUHP, maka undang-undang yang di luar KUHP tersebut mesti menyesuaikan dengan yang sudah berlaku di KUHP.

Dikhawatirkan, jika tindak pidana korupsi dimasukan ke KUHP, maka setelah dua tahun UU Pemberantasan Korupsi dan UU KPK harus menyesuaikan dengan yang sudah berlaku di KUHP.

"Nah, kalau menyesuaikan diri, artinya undang-undang korupsinya harus dirombak," ujar Ganjar.

"Nah, kekhawatirannya, ketika dirombak, Anda tahu sendiri DPR ini. Kan sekarang mereka mau coba ubah undang-undang korupsi, undang-undang KPK, dan lain-lain, sejauh ini belum berhasil. Nah, dia dari pangkalnya, dari KUHP," ujar Ganjar.

(baca: Pidana Korupsi Diatur dalam KUHP, Ini Alasan Menkumham)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X