Pemerintah dan DPR Putuskan RUU KUHP Atur Pidana Korupsi

Kompas.com - 13/06/2017, 22:41 WIB
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP Benny Kabur Harman menyatakan, pemerintah dan DPR memutuskan untuk mengakomodasi tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.

Sebelum munculnya keputusan ini, sempat terjadi perdebatan panjang antara KPK, pemerintah, dan DPR.

Kepala Bagian Litigasi dan Nonlitigasi KPK, Evi Laili Cholis tidak sepakat dengan keputusan pemerintah dan DPR karena merasa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan kehilangan lex specialisnya.

(Baca: RUU KUHP Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pribadi Warga Negara)

Namun Benny membantah kekhawatiran KPK. Menurutnya apa yang dikhawatirkan KPK kurang berdasar.

Sebab, dalam pembahasan tindak pidana korupsi di RUU KUHP, DPR dan pemerintah justru hendak melengkapi Undang-undang KPK yang belum menyertakan seluruh tindak pidana yang disebutkan dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

Di antaranya jenis tindak pidana korupsi yang belum diakomodasi dalam Undang-undang KPK yakni memperdagangkan pengaruh.

"Misalnya tindak pidana memperdagangkan pengaruh. Di dalam Undang-undang tipikor itu enggak ada. Kami masukan itu. Jadi memperkuat sebenarnya itu," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Karena, itu Benny berharap KPK tidak perlu khawatir akan dilemahkan kewenangannya dengan diakomodasinya tindak pidana korupsi dalam KUHP sebagai tindak pidana khusus.

(Baca: Perdebatan Pasal Santet di RUU KUHP...)

Politis Partai Demokrat itu menegaskan DPR dan pemerintah sama sekali tak akan mengubah norma yang sudah diatur dalam UU KPK maupun UU Tipikor.

"Jadi soal teknisnya itu tetap diatur dalam Undang-Undang KPK, jadi yang berlaku tetap Undang-Undang KPK yang lex specialis kalau teknisnya nanti," lanjut Benny.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X