Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adhyaksa Dault Sakit Hati Dituduh Anti-Pancasila

Kompas.com - 15/06/2017, 15:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault menyayangkan adanya tuduhan dirinya anti-Pancasila.

Tuduhan itu muncul belakangan ini setelah video Adhyaksa menghadiri acara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) viral di media sosial.

Adhyaksa menegaskan dirinya tidak anti-Pancasila. Ia mengaku datang ke acara HTI pada 4 tahun silam sebagai tamu.

"Solusi persoalan bangsa justru Pancasila. Tapi karena model media sosial, (disebut) Adhyaksa anti-Pancasila dan sebagainya," kata Adhyaksa saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Setelah video tersebut viral, Adhyaksa dituduh anti-Pancasila. Tuduhan tersebut muncul pascalangkah pemerintah ingin membubarkan HTI lantaran dianggap anti-Pancasila.

(baca: Mendagri: Ada Komisaris BUMN Teriak-teriak Anti-Pancasila)

Adhyaksa menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Politisi PDI Perjuangan Esti Wijayati yang menyikapi video tersebut.

Esti meminta Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengevaluasi seluruh aktivitas Pramuka karena dikhawatirkan disusupi paham radikal.

"Mana ada gerakan radikal di Pramuka," kata Adhyaksa.

Segala tuduhan tersebut, kata Adhyaksa, berdampak langsung pada kegiatan Pramuka yang dipimpinnya. Para anggota Pramuka di daerah bereaksi dan menyakini tuduhan itu tidak benar.

Adhyaksa menduga, ditahannya anggaran Kwarnas Pramuka tahun 2017sebesar Rp 10 miliar oleh Kemenpora lantaran masalah itu.

Padahal, pertengahan Agustus 2017, Pramuka akan menyelenggarakan kegiatan jambore nasional bertajuk Raimuna.

Anggaran Rp 10 miliar tersebut, kata dia, dibutuhkan segera untuk mempersiapkan kegiatan Raimuna yang memerlukan anggaran sekitar Rp 24 miliar.

Even lima tahunan tersebut akan dihadiri lebih dari 12.356 peserta Pramuka dari dalam dan luar negeri.

"Saya sakit rasanya. Sakitnya di sini," kata Adhyaksa sambil menunjuk letak hatinya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com