Kompas.com - 14/06/2017, 14:49 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, jumlah penerima subsidi listrik bertambah signifikan.

Diketahui, pemerintah mensubsidi dua kategori konsumen, yakni 450 VA dan 900 VA.

"(Konsumen) 450 VA (meningkat) dari 15,5 juta menjadi sekitar 23 juta konsumen," ujar Sofyan di Kompleks Istana Presiden, Rabu (14/6/2017).

Jumlah subsidi yang diberikan pemerintah yakni sebesar Rp 23,94 triliun.

Untuk konsumen kategori 900 VA, awalnya berjumlah 22 juta. PLN kemudian mengalihkan sekitar 18 juta konsumen ke tarif nonsubsidi.

Sebab, setelah dicek "by name, by address", mereka adalah kalangan ekonomi menengah ke atas.

"Faktanya mengatakan, konsumen 900 VA ini mampu, tapi selama ini disubsidi. Jumlah mereka lebih besar dari konsumen miskin yang seharusnya dapat subsidi," ujar Sofyan.

"Selama ini yang punya kost-kostan, punya mobil, punya AC segala macam itu dapat subsidi. Jadi (sebagian besar konsumen 900 VA) itu harusnya tidak disubsidi memang ," kata dia.

(Baca juga: Dirut PLN: Selama Ini yang Punya Kost-kostan dan Mobil Dapat Subsidi)

Meski demikian, masih ada sekitar 4 juta konsumen 900 VA yang masih menerima subsidi. Jumlah subsidi bagi konsumen jenis ini yakni Rp 5,78 triliun.

Total, pemerintah menyubsidi sekitar 27,2 juta konsumen listrik dengan anggaran sebesar sekitar Rp 29 triliun.

Sofyan menegaskan, pengalihan sebagian besar konsumen listrik 900 VA dari tarif subsidi ke nonsubsidi itu membuat anggaran untuk subsidi tepat sasaran.

Kompas TV Subsidi Listrik Dicabut, Masyarakat Menjerit
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi 'Jubir' Polri

[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi "Jubir" Polri

Nasional
Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Nasional
Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Nasional
Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Nasional
Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Nasional
Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Nasional
Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

Usul Luhut Perwira TNI Masuk Kementerian, Mesti Dibatasi dan Perjelas Aturan Main

Nasional
Contoh Kasus Justice Collaborator

Contoh Kasus Justice Collaborator

Nasional
Apa Itu Justice Collaborator?

Apa Itu Justice Collaborator?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.