Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut PLN: Selama Ini yang Punya Kost-kostan dan Mobil Dapat Subsidi

Kompas.com - 14/06/2017, 14:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PLN Sofyan Basir membantah telah menaikkan tarif dasar listrik (TDL).

"Tidak ada kenaikan TDL. Tidak ada itu," ujar Sofyan di Kompleks Istana Presiden, Rabu (14/6/2017).

Menurut Sofyan, PLN tidak mungkin menaikkan TDL secara sepihak. Kenaikan itu harus terlebih dulu diputuskan oleh pemerintah dan atas seizin DPR RI.

Sofyan menjelaskan, yang terjadi sebenarnya, pemerintah memindahkan sekitar 18 juta dari 22 juta konsumen 900 VA dari tarif subsidi ke tarif nonsubsidi.

Pasalnya, setelah dicek "by name, by address", jumlah 18 juta itu merupakan kalangan ekonomi menengah ke atas.

"Faktanya mengatakan, konsumen 900 VA ini mampu, tapi selama ini disubsidi. Jumlah mereka lebih besar dari konsumen miskin yang seharusnya dapat subsidi," ujar Sofyan.

"Selama ini yang punya kost-kostan, punya mobil, punya AC segala macam itu dapat subsidi. Jadi (sebagian besar konsumen 900 VA) itu harusnya tidak disubsidi memang ," kata dia.

Pengecekan itu sendiri dilaksanakan oleh TNP2K dan PLN. Sofyan yakin pengecekan tersebut akurat.

"Saya sampai hari ini tidak paham dan tidak mengerti ya kenapa di media sosial itu dibilangnya tarif dasar listrik naik. Padahal kami tidak menaikan," ujar Sofyan.

(Baca juga: Selama Ini Masyarakat Mampu Lebih Besar Nikmati Subsidi Tarif Listrik)

Kompas TV Subsidi Listrik Dicabut, Masyarakat Menjerit
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com