Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"PAN Awalnya Gagah Perkasa Tolak Angket, Tiba-tiba Berubah 100 Persen"

Kompas.com - 12/06/2017, 20:06 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti kecewa dengan manuver Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendadak mendukung pansus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ray menduga, manuver PAN tak lepas dari kasus nama mantan Ketua Umum PAN Amien Rais yang disebut-sebut dalam persidangan kasus korupsi alat kesehatan (alkes) di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu.

"Saya kecewa dengan PAN gagah perkasa dari awal menolak hak angket. Tiba-tiba ketika ada seniornya disebut namanya diduga nerima aliran dana, tiba-tiba berubah 100 persen," kata Ray.

Hal tersebut disampaikan Ray dalam diskusi bertema "Menyelamatkan KPK" yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).

(Baca: Manuver Amien Rais dan Maju Mundurnya Sikap PAN soal Hak Angket)

Dia menilai, pembelaan terhadap perjuangan anti korupsi tidak butuh sikap mencla mencle. Sikap pro terhadap anti korupsi juga tidak butuh pencitraan.

"Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi, bukan mencla mencle hari ini enggak setuju, tapi besok kirim orang (di pansus)," ujar Ray.

Ia juga meminta agar partai politik tidak digunakan untuk membela orang perorang. Alasan untuk menjaga pansus angket menurut Ray juga tidak tepat.

(Baca: Fahri Hamzah, Fadli Zon dan 23 Anggota Pansus Angket Dilaporkan ke MKD)

"Enggak perlu dijaga angketnya, orang (angketnya) menyalahi undang-undang kok," ujar Ray.

Namun, soal bergabungnya PAN di pansus angket terkait Amien Rais dibantah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ia beralasan, sikap PAN gabung pansus hak angket KPK yang dibentuk DPR bukan karena masalah yang menjerat Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Nama Amien disebut menerima uang aliran dana korupsi pengadaan alat kesehatan yang tengah ditangani KPK.

Kompas TV Hak Angket, Lemahkan KPK? - Dua Arah (Bag 3)

"Itu jangan dikaitkan. Saya memang marahin (KPK) soal itu, tapi bukan (karena itu)," ujar Zulkifli di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Zulkifli mengatakan, dirinya tidak bisa diam saja menyaksikan Pansus tersebut mendesak KPK dan dikhawatirkan justru merampas kewenangan lembaga antirasuah itu.

"Kalau KPK dilemahkan masa saya nonton saja. Tidak tanggung jawab saya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com