Kompas.com - 12/06/2017, 11:03 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Keuangan Bambang Subiyanto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bambang yang merupakan Menkeu era Presiden ke-3 RI BJ Habibie akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Temenggung, Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (12/6/2017).

(baca: KPK Mungkinkan Adanya Tersangka Lain Dalam Kasus BLBI)

Selain pernah menjabat mantan Menkeu, Bambang juga pernah menjadi Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Pada tahun 2002, Syafrudin selaku Kepala BPPN disebut mengusulkan ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) agar menyetujui SKL pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligator BLBI kepada BPPN.

Selain memeriksa Bambang, KPK juga memeriksa mantan pegawai BPPN Hadi Avilla Tamzil, juga sebagai saksi pada kasus ini.

Dalam penyelidikan, KPK sebelumnya menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN.

Pada tahun 2002, Syafrudin selaku Kepala BPPN mengusulkan untuk disetujui KKSK.

Kemudian, terjadi perubahan proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor sebesar Rp 4,8 triliun.

Hasilnya, restrukturisasi aset Sjamsul Nursalim sebesar Rp 1,1 triliun. Sementara, Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi.

Seharusnya, masih ada kewajiban obligor sebesar Rp 3,7 triliun yang masih belum ditagihkan.

Namun, meski terjadi kekurangan tagihan, Syafrudin pada April 2004 mengeluarkan SKL terhadap Sjamsul Nursalim atas semua kewajibannya pada BPPN.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hargai Proses di MKD, Golkar: Kita Doakan Azis Syamsuddin Melewati dengan Baik

Hargai Proses di MKD, Golkar: Kita Doakan Azis Syamsuddin Melewati dengan Baik

Nasional
Akankah KPK Tinggal Pusara?

Akankah KPK Tinggal Pusara?

Nasional
Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

Antisipasi Varian Baru, Muhadjir Minta Pemeriksaan Genome Sequencing terhadap Pekerja Migran yang Positif Covid-19

Nasional
Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Pimpinan MPR Berharap Jokowi Undang Presiden Palestina dan PM Israel Bahas Solusi Damai

Nasional
Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Nasional
Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Nasional
Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Nasional
Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Nasional
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Nasional
Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X