Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dikhawatirkan Abaikan Hukum Akuntabel

Kompas.com - 10/06/2017, 03:37 WIB
fidel ali/kompas.com Anggota TNI dari Kopassus Sedang Melakukan Defile di HUT TNI 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bidang Politik dan Keamanan Negara, Hermawan Sulistyo, mengkhawatirkan pelibatan TNI sebagaimana yang diajukan dalam revisi Undang-Undang Antiterorisme akan mengabaikan hukum yang akuntabel.

Hal tersebut disampaikan Hermawan, dalam jumpa pers terkait petisi mengenai rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme di kantor Amnesti Internasional Indonesia, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).

Hukum akuntabel yang dimaksud berkaitan dengan masalah hak asasi manusia (HAM). Menurut Hermawan, tentara adalah mesin perang, dan saat perang hukum yang akuntabel tidak dipakai.

"Tentara itu mesin perang. Kalau kategorinya perang, maka tidak perlu akuntabilitas. Akuntabilitas ini misalnya apa, siapa tembak siapa, mati korbannya bagaimana, namanya siapa," kata Hermawan.

Sementara institusi kepolisian, yang selama ini menangani teror di dalam negeri, menurut dia, memakai hukum yang akuntabel tersebut. Sebab, polisi merupakan sipil yang dipersenjatai, sehingga masih menerapkan aturan sipil.

"Nah, ranah sipil yang mensyaratkan akuntabilitas," ujar Hermawan.

Anggota Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Maria Katarina Sumarsih, saat membacakan petisi menyatakan hal senada.

Permasalahan terkait pengaturan keterlibatan TNI dalam mengatasi terorisme adalah minimnya mekanisme hukum yang akuntabel untuk menguji terhadap setiap upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh aparat TNI.

Hukum yang akuntabel perlu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para tersangka, yang diatur dalam HAM.

"Terlebih, anggota TNI juga belum tunduk pada peradilan umum. Bila terjadi kesalahan dalam penanganan teroris dan hanya diadili melalui peradilan militer yang diragukan independensinya untuk menyelenggarakan peradilan yang adil," ujar Sumarsih.

(Baca juga: Koalisi Sipil Ajukan Enam Syarat jika TNI Dilibatkan Atasi Terorisme)



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X