2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP

Kompas.com - 08/06/2017, 15:41 WIB
Seiya Kawamoto Ajarkan anak-anak untuk berkebun dan menanam makanan

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah gencarnya Presiden Joko Widodo membagikan Kartu Indonesia Pintar di daerah-daerah, masih ada 2,9 juta anak di Tanah Air yang belum terjangkau layanan Program Indonesia Pintar tersebut. Pemerintah daerah diminta proaktif berpartisipasi.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Bersama Media Massa, di Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Thamrin Kasman dalam forum itu menyebutkan, anak-anak yang belum menerima manfaat Program Indonesia Pintar tersebut berstatus putus sekolah atau tidak bersekolah.

Pemerintah daerah dan masyarakat diminta mendorong anak-anak itu agar memanfaatkan program pemerintah pusat ini sehingga dapat kembali mengenyam pendidikan persekolahan (formal), pendidikan nonformal, dan lembaga kursus.

Program Indonesia Pintar bertujuan membantu siswa dari keluarga miskin yang sudah duduk di sekolah agar tidak terkendala biaya sekolah. Adapun anak tidak sekolah disasar dengan KIP supaya bisa kembali bersekolah di lembaga pendidikan formal ataupun nonformal (kesetaraan dan kursus).

"Anak yang tidak sekolah ini kebanyakan usia 16-18 tahun. Adapun yang usia SD dan SMP semakin teratasi karena terjangkau lewat program wajib belajar sembilan tahun," ujar Thamrin.

Staf Khusus Mendikbud Bidang Monitoring Implementasi Kebijakan Alpha Amirrachman mengatakan, mengacu data terakhir dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ada sebanyak 2,9 juta anak tidak sekolah yang lengkap dengan nama dan alamat. Sebelumnya, data yang diberikan mencapai 4,1 juta orang.

(Baca: Jokowi: Ketahuan Beli Pulsa, KIP Dicabut)

Alpha menegaskan, data anak tidak sekolah yang 2,9 juta masih diverifikasi lagi. Tahun lalu berhasil disasar sekitar 60.000 orang. Pada tahun ini, hingga bulan Mei, sudah bisa terdata sekitar 500.000 orang dan akan bertambah lagi," kata Alpha.

Berdasarkan data Kemdikbud, sasaran KIP untuk pendidikan kesetaraan tahun ini 576.441 orang, tetapi yang terdata baru 31.152 orang.

Secara nasional, sasaran KIP tahun ini 17.927.308 orang. Yang terdata sebagai penerima adalah siswa miskin dan rentan miskin yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA/SMK.

Thamrin mengharapkan pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat dapat membantu menginformasikan soal KIP, termasuk pula pencairan. Ditemukan kasus penerima KIP dari anak putus sekolah yang enggan memanfaatkan KIP untuk belajar kembali. Ada pula yang tidak memahami pencairan KIP. tak sedikit nama calon penerima KIP yang tidak ditemukan lagi.

Pemda harus proaktif

Halaman:


EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X