2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP

Kompas.com - 08/06/2017, 15:41 WIB
Kompas TV Saat melakukan kunjungan ke Ambon, Maluku, Presiden Joko Widodo kembali membagikan Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar dibagikan Presiden kepada 1.265 siswa dari tingkat SD hingga SMA, pada Rabu (8/2) sore di SMP Negeri 2 Ambon. Para siswa memperoleh bantuan mulai dari Rp 450 ribu hingga sejuta rupiah. Selain Kartu Indonesia Pintar, Presiden juga membagikan sepeda untuk beberapa siswa yang berhasil menjawab kuis saat pertemuan tatap muka. Presiden
EditorSabrina Asril

Thamrin mengharapkan pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat dapat membantu menginformasikan soal KIP, termasuk pula pencairan. Ditemukan kasus penerima KIP dari anak putus sekolah yang enggan memanfaatkan KIP untuk belajar kembali. Ada pula yang tidak memahami pencairan KIP. tak sedikit nama calon penerima KIP yang tidak ditemukan lagi.

Pemda harus proaktif

Menurut Thamrin, pemda semestinya memberikan pendampingan di tingkat daerah sebab data yang dimiliki daerah dengan TNP2K sering bertentangan.

"Pemda harus peduli dengan masalah data penerima KIP. Jangan mendiamkan jika ada siswa miskin atau anak putus sekolah yang belum dapat KIP," ujar Thamrin.

Auditor Inspektorat Jenderal Kemdikbud Fuad Wiyono menyebutkan, data siswa miskin otoritas dari Kementerian Sosial. Jadi, perlu sinkronisasi.

(Baca: Kisah Febby, Anak Papua yang Bertemu dan Menerima KIP dari Jokowi)

Adapun Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan Febri Hendri mengatakan, lembaga yang terlibat pendataan tak bisa mengonsolidasikan data masing-masing (seperti Dapodik di Kemdikbud dan data siswa miskin TNP2K). Harus ada program identifikasi oleh pemerintah pusat (Kemdikbud, Kemendagri, BPS, dan TNP2K) dengan pemda.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengirim surat berisikan data siswa SMA/SMK yang terancam putus sekolah kepada Presiden Joko Widodo serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan siswa SMA/SMK miskin tetap bisa sekolah. Mereka terkendala biaya setelah alih kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi awal 2017.

(ELN/ADY/ETA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Juni 2017, di halaman 12 dengan judul "2,9 Juta Anak Belum Terjangkau KIP".

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X