Tunggu Dilantik Jokowi Jadi Kepala Unit Kerja Pancasila, Ini yang Dilakukan Yudi Latief

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum dilantik, Yudi Latif yang diproyeksikan memimpin Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), sudah mempersiapkan sejumlah rencana kerja.

Yudi mengaku akan melengkapi struktur kelembagaan. Salah satunya mengajukan nama-nama calon deputi kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena berdasarkan Perpres, deputi itu diusulkan kepala kepada Presiden. Setelah itu, baru Kepala UKP-PIP memilih kelengkapan yang lain. Tenaga ahli dan lain-lain," ujar Yudi kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2017).

Setelah melengkapi struktur kelembagaan, UKP-PIP akan mulai bekerja.

Yudi mengatakan, ia sudah mempersiapkan rencana kerja agar dalam waktu singkat, bisa bekerja cepat dan efektif.

Masa kerja UKP-PIP menyesuaikan dengan periode kepemimpinan Presiden.

Baca: Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila?

Prioritas kerja

Yudi menetapkan tiga prioritas kerja setelah struktural UKP-PIP lengkap.

Kerja-kerja UKP-PIP dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.

"Pertama, kami mulai rapat memikirkan bagaimana memberikan cara baru pembelajaran Pancasila di dunia pendidikan," ujar Yudi.

Orientasinya, cara baru belajar Pancasila itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

Pendidikan Pancasila akan menjadi mata pelajaran wajib, bukan pilihan atau pelengkap.

Kedua, UKP-PIP akan menjalin kerja sama dengan stakeholder, misalnya tokoh agama, tokoh adat, komunitas seni, sineas, bloggers hingga jurnalis.

"Kami ingin ruang publik diisi oleh narasi-narasi tentang Pancasila. Pancasila kami harapkan kembali menjadi perhatian publik," ujar Yudi.

Ketiga, UKP-PIP akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang selama ini juga melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

Kementerian dan lembaga itu, di antaranya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Lembaga Pertahanan Nasional hingga DPR RI dan MPR RI.

"Kami akan mengatur supaya pembinaan Pancasila lebih efisien. Bukannya kami mengambil kewenangan kementerian dan lembaga, namun mengatur porsi agar efektif dan tidak menghambur-hamburkan anggaran," ujar Yudi.

Soal rencana pelantikan, Yudi mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya menunggu arahan langsung dari Presiden Jokowi.