Kompas.com - 29/05/2017, 11:50 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme segera disahkan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, dalam revisi tersebut terdapat poin penguatan sistem pencegahan yang saat ini sangat dibutuhkan Polri.

"Sekarang ini kita masih lemah dalam pencegahan terorisme," ujar Setyo, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Setyo berharap, revisi UU pemberantasan terorisme memberi kewenangan yang lebih leluasa bagi Polri untuk mengantisipasi gerakan kelompok teroris.

Tak hanya menindak pelaku teroris, tetapi mencegah agar aksi tersebut tidak terjadi.

"Bukan seperti memadamkan api, tapi sebelum api itu terbakar, kita sudah bisa bergerak," kata Setyo.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mendesak agar panitia khusus di DPR segera menyelesaikan pembahasan revisi UU pemberantasan terorisme.

Poin krusial yang perlu ditambah yaitu kewenangan mengkriminalisasi orang yang bergabung dalam kelompok terorisme.

"Jadi dia bergabung dengan JAD, misalnya, bisa kita tangkap dan proses hukum. Undang-undang yang sekarang tidak (mengatur)," ujar Tito.

Tito mengatakan, di luar negeri, undang-undangnya mengatur hal tersebut. Bahkan, mereka memiliki daftar organisasi yang termasuk kelompok teroris.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

24 Partai Resmi Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, KPU Segera Cek Data Ganda

24 Partai Resmi Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, KPU Segera Cek Data Ganda

Nasional
Kemendikbud Ristek: 142.000 Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka Secara Mandiri

Kemendikbud Ristek: 142.000 Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka Secara Mandiri

Nasional
Berkas Tak Lengkap Saat Mendaftar, 16 Parpol Gagal Ikut Pemilu 2024

Berkas Tak Lengkap Saat Mendaftar, 16 Parpol Gagal Ikut Pemilu 2024

Nasional
Jokowi: Anggaran Infrastruktur 2023 Rp 392 Triliun

Jokowi: Anggaran Infrastruktur 2023 Rp 392 Triliun

Nasional
Naskah Asli Teks Proklamasi Disandingkan dengan Bendera Pusaka di Istana Merdeka

Naskah Asli Teks Proklamasi Disandingkan dengan Bendera Pusaka di Istana Merdeka

Nasional
PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Nasional
Momen Puan Ajak 'Selfie' Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Momen Puan Ajak "Selfie" Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Nasional
Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Nasional
Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Nasional
Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Nasional
Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.