Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dukung KPK Ungkap 'Kongkalikong' BPK dengan Kemendes PDTT

Kompas.com - 29/05/2017, 11:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan pejabat BPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Pemerintah mendukung agar KPK mengungkap tuntas perkara tersebut, termasuk jika perkara itu melibatkan oknum pejabat, baik di BPK atau di lembaga atau kementerian lainnya.

"Kalau ada temuan seperti itu dan ada oknum yang salah gunakan kewenangan, ya tindak dengan tegas supaya tak menjalar ke petugas lain," ujar Menko Polhukam Wiranto usai menghadiri penyerahan Hasil Pemeriksaan atas 15 Laporan Keuangan BPK kepada kementerian/lembaga di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya, yakni Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.

(baca: Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDTT dan Auditor BPK)

Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Wiranto mengatakan, tugas utama auditor BPK sebenarnya sangat mulia, yakni mengawal akuntabilitas laporan keuangan kementerkan/lembaga di Indonesia.

Namun, rupanya masih ada oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

"Kami sesalkan satu tugas yang sangat mulia diselewengkan. Kami akan serahkan pengusutan secara tuntas ke KPK agar kepercayaan terhadap pemeriksaan ini bisa terus mendapatkan satu pertanggungjawaban sendiri," ujar dia.

(baca: Mendagri Apresiasi Menteri Desa yang Persilakan BPK Audit Ulang)

Wiranto sekaligus mewanti-wanti bahwa pemeriksaan laporan keuangan harus bersifat akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berharap dugaan penyelewengan seperti itu tidak terulang.

"Jangan sampai satu pemeriksaan disalahgunakan dengan cara seperti itu. Artinya pemeriksaan (BPK) ini kan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, cukup transparan. Ini kita harap terus seperti itu," ujar dia.

Kompas TV Kredibilitas BPK Setelah Terkena OTT KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

Nasional
Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com