Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Fadli Zon, Rhoma Sampaikan Keprihatinan karena Bangsa Terbelah

Kompas.com - 24/05/2017, 16:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) Rhoma Irama beserta jajaran petinggi partai menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon di gedung DPR.

Rhoma dan rombongan yang menggunakan jas hijau berlogo Partai Idaman tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2017) sekitar pukul 15.30 WIB. Mereka langsung naik ke ruangan pimpinan DPR di lantai 3.

Rhoma mengatakan, kedatangannya adalah untuk menyampaikan hasil rapat koordinasi nasional Partai Idaman yang digelar beberapa hari lalu.

Salah satu hasil rakornas itu, yakni bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini yang dinilai tengah terbelah.

"Melihat kondisi bangsa yang nyaris terbelah, kami punya komitmen merekatkan kembali kerukunan umat beragama," kata Rhoma.

Rhoma mengatakan, saat ini ada suara-suara yang mengumandangkan seolah Indonesia terbelah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Islam dan kelompok kebinekaan.

Dengan stigma ini, menurut Rhoma, maka umat Islam pun dipandang tidak mendukung NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kami ingin klarifikasi sebagai partai Islam bahwa stigma itu tidak benar. Umat Islam ini 90 persen yang perjuangkan NKRI. Sudah pasti umat Islam NKRI, pancasilais, dan pluralis," kata Rhoma.

(Baca juga: Rhoma Irama: Bangsa Ini Terancam Terbelah)

Rhoma mengatakan, salah satu bukti umat Islam di Indonesia toleran adalah dirayakannya hari besar agama lain sebagai hari libur nasional. Padahal, di negara lain yang mayoritas Islam, hari besar agama lain tidak diperingati secara khusus.

"Kami bukan tidak toleran sebagaimana yang dituduhkan," ucap Rhoma.

Fadli Zon mengaku sepakat dengan pendapat yang disampaikan Rhoma Irama.

"Menurut saya memang kenyataan yang sebenarnya tidak ada kontradiksi Islam dan kebangsaan. Stigma yang belakangan ini menyudutkan Islam tidak pancasilais, tak sesuai fakta yang ada," ucap Fadli.

Kompas TV Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan bertemu Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama, dalam acara Mukornas Partai Idaman.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com