Kompas.com - 24/05/2017, 13:29 WIB
Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, memberikan pemaparan materi saat berlangsung konferensi Serikat Perusahaan Pers di Hotel Inna Garuda KOta Yogyakarta, Jumat (14/12/2012). Dalam konferensi yang berlangsung selama dua hari tersbeut juga diserahkan sejumlah penghargaan antara lain kepada tokoh pilihan dan lembaga publik pilihan.
TRIBUNJOGJA/HASAN SAKRI GHOZALI HASAN SAKRI GHOZALIKetua Dewan Pers, Bagir Manan, memberikan pemaparan materi saat berlangsung konferensi Serikat Perusahaan Pers di Hotel Inna Garuda KOta Yogyakarta, Jumat (14/12/2012). Dalam konferensi yang berlangsung selama dua hari tersbeut juga diserahkan sejumlah penghargaan antara lain kepada tokoh pilihan dan lembaga publik pilihan. TRIBUNJOGJA/HASAN SAKRI GHOZALI
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai kepemimpinan Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak sah.

Hal ini disampaikan Bagir Manan dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Dalam perkara ini, belasan anggota DPD menggugat pelantikan Oesman, Nono, dan Darmayanti oleh Pelaksana Harian (Plh) Ketua MA, Suwardi, 4 April 2017 lalu. Bagir Manan hadir sebagai saksi ahli penggugat.

 

(Baca: Setjen DPD Dinilai Tidak Netral dan Berpihak pada Oesman Sapta)

Bagir Manan menilai, tindakan Suwardi yang memandu sumpah tersebut bertentangan dengan putusan yang dibuat oleh MA sendiri. Sebab, MA sebelumnya sudah membatalkan tata tertib nomor 1 Tahun 2017 yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2 tahun 6 bulan.

Dengan putusan MA itu, kata Bagir, maka kepemimpinan Mohammad Saleh, Farouk Muhammad, dan GKR Hemas masih sah hingga akhir periode DPD pada 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Artinya tidak ada kekosongan pimpinan DPD," kata Bagir Manan.

"Dengan melakukan pemanduan sumpah jabatan, maka MA telah meniadakan hukum yang dibuat MA sendiri. Secara hukum tindakan ini tidak sah," tambahnya.

Kompas TV Adu Interupsi di Rapat Paripurna DPD
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.