Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doli Paparkan Sejumlah Masalah Novanto Selama Jabat Ketum Golkar

Kompas.com - 21/05/2017, 21:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut, kepemimpin Setya Novanto dalam Partai Golkar diiringi bermacam-macam masalah.

"Lahirnya kepemimpinan (Golkar) sekarang ini diiringi oleh bermacam-macam masalah," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Masalah itu, lanjut Doli, ditunjukan atas sejumlah hal. Pertama, kepemimpinan Novanto dianggap serupa seperti kepemimpinan Partai Golkar sebelumnya. Kesamaan itu dalam hal upaya menghilangkan faksi-faksi di dalam Partai Golkar sendiri dengan cara pemecatan kader.

"Sehingga periode yang lalu itu gampang mecat-mecatin orang. Berbeda sedikit, pecat. Sama dengan yang sekarang," ujar Doli.

Kedua, kepemimpinan Novanto lahir dari sebuah politik uang. Sebab, salah satu syarat pemilihan ketua umum Golkar dalam Munaslub lalu adalah penyerahan uang dalam jumlah tertentu. Meski, belakangan panitia menetapkan bahwa penyerahan uang dari calon ketua umum bukanlah kewajiban.

"Walaupun, karena kita ribut-ribut, akhirnya boleh bayar, enggak bayar enggak apa-apa. Akhirnya ya siapa yang bayar lebih banyak (bayar) dia yang jadi ketua umum," ujar Doli.

Ketiga, Novanto diduga kuat terlibat dalam perkara korupsi e-KTP. Namun tetap dipilih menjadi ketua umum Golkar.

"Sejak awal, bahkan menjelang Munaslub, saya selalu mengatakan, jangan kita warga Golkar memilih pemimpin yang punya potensi beban masalah hukum," ujar Doli.

Baca: Doli: Ibarat Pengemudi Bus, Novanto Ini Ugal-ugalan

"E-KTP itu kan orang udah sebut-sebut sejak 2011 loh, diredam-redam saja nama ketua umum kita itu. Dan yang paling hangat pada saat menjelang Munas itu adalah kasus papa minta saham. Jadi punya potensi masalah hukum. Tapi karena dorongan isi tas dan nempel-nempel kekuasaan, ya akhirnya jadi," lanjut dia.

Oleh sebab itu, Doli beserta sejumlah tokoh Partai Golkar lainnya mendorong agar Novanto segera diganti oleh sosok yang lebih baik.

Kompas TV Keutuhan Golkar Terancam? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com