Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doli: Ibarat Pengemudi Bus, Novanto Ini Ugal-ugalan

Kompas.com - 21/05/2017, 20:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berpendapat bahwa tindak-tanduk Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dapat membahayakan partainya, sekaligus membahayakan pemerintah.

Doli pun mengibaratkan Novanto sebagai pengemudi bus yang mengemudi ugal-ugalan. Tabrak sana dan tabrak sini. Oleh sebab itu, sang sopir harus segera diganti.

"Ibarat bus, Jokowi pemiliknya. Novanto sopirnya. Bus ini sudah mau nabrak ke mana-mana, termasuk nabrak Istana. Daripada ditabrak-tabrakin terus, bisa jadi bola panas (bagi Golkar dan pemerintah), ya cepat gantilah sopirnya," ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

'Menabrak' Golkar yang dimaksud Ahmad, merujuk pada situasi di mana Novanto diduga kuat terlibat perkara hukum. Perkara korupsi e-KTP salah satunya.

Situasi itu tentu menggerus elektabilitas pemerintah dari hari ke hari. Padahal pesta demokrasi sudah di depan mata.

Sementara, soal 'menabrak' pemerintah, masih merujuk pada hal yang sama. Dugaan kuat Novanto terlibat pada banyak kasus hukum, bertolak belakang dengan kampanye pemberantasan korupsi yang sejak awal digaungkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Artinya, keterlibatan Novanto dalam korupsi e-KTP itu merupakan bentuk tidak konsistennya partai pendukung pemerintah terhadap program prioritas pemerintah itu sendiri. Ini bisa juga menggerus suara Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Jokowi-JK kan dari awal kampanye dengan tegas bilang memberantas korupsi. Jadi apa yang dilakukan oleh kepemimpinan Golkar saat ini bertentangan dengan gerakan antikorupsi yang digaungkan Jokowi," ujar Doli.

Baca: Dalam BAP, Saksi Sebut Andi Narogong dan Novanto Pengatur Proyek E-KTP

Di sisi lain, lanjut Doli, realitas politik menunjukan Jokowi sangat mampu menggeser Novanto dari jabatannya saat ini. Maka, demi menyelamatkan Partai Golkar dan pemerintah, Presiden Jokowi harus ikut campur dalam pelengseran Novanto.

"Saya ingatkan, Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi memang betul-betul ingin mendapatkan dukungan penuh dari Partai Golkar untuk menjadi kendaraan utama di 2019, ya jaga juga Golkarnya ini," ujar Doli.

"Dijaga dari apa? Ya segera tentukan nasib Novanto ini. Kalau memang konstruksi hukum sudah dinyatakan terlibat, ya sudahi saja. Kalau tidak, Golkarnya yang hancur. Segeralah Pak Jokowi," lanjut dia.

Kompas TV Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, yang juga keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi, menjalani pemeriksaan KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com