Jokowi, Perintah "Gebuk", dan 19 Tahun Reformasi

TIDAK terasa, kita memasuki usia era reformasi yang semakin dewasa. Sebuah era yang membawa warga negara Indonesia pada suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih terbuka, demokratis, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Apa yang patut kita syukuri dan rayakan memeringati 19 tahun reformasi? Apa yang harus kita perbaiki dan evalusi agar reformasi tidak salah arah?

Tonggak reformasi dicanangkan sejak 21 Mei 1998, kala Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri akibat tuntutan masyarakat yang sudah muak dengan pemerintahan dan kekuasaannya yang otoriter, korup, dan sarat dengan pelanggaran HAM.

Kita bersyukur bahwa reformasi telah membawa kita pada kehidupan berbangsa yang lebih egaliter, setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi termasuk di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI ketujuh merupakan buah dari pencapaian reformasi. Tentu kita tidak pernah membayangkan bahwa seorang warga negara biasa yang tidak mempunyai garis keturunan tokoh bangsa atau bangsawan atau jenderal, bisa duduk sebagai RI 1.

Terpilihnya Jokowi juga sekaligus menjadi tantangan untuk pembuktian supremasi sipil. Jokowi terpilih karena pemahaman masyarakat atas HAM telah membaik, bahwa setiap orang, tanpa kecuali, bisa dipilih sebagai pejabat publik melalui mekanisme yang demokratis.

Namun, apakah terpilihnya Jokowi lantas telah menggeser bercokolnya oligarki politik dan gerakan berbasis primordialisme? Tampaknya tidak!

Kekuatan kelompok-kelompok status quo masih ada dan eksis, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Kelompok itu tidak akan rela berada di luar kekuasaan dan akan selalu berusaha untuk merebutnya dengan berbagai cara dan strategi.

Sayangnya, strategi yang dipakai bisa jadi "menghalalkan" segala cara. Pokoknya, asal bisa menang, tidak peduli dengan nasib rakyat dan persatuan bangsa. Yaitu, dengan memakai dan membangkitkan primordialisne agama dan suku/etnis.

Hal inilah yang membuat Presiden Jokowi, berturut-turut pada 16-19 Mei 2017 menyampaikan penegasan akan "menggebuk" siapapun yang merongrong Pancasila dan UUD 1945.

Di dalam Tajuk Rencana harian Kompas (19/5/17) disampaikan tentang kekagetannya bahwa ucapan "gebuk" akan muncul dari Presiden Jokowi, setelah pernah diucapkan Presiden Soeharto pada 1989 silam.

Pada 16 Mei 2017, setelah bertemu dengan para tokoh agama, Presiden Jokowi meminta kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk “menggebuk” siapapun yang merongrong Pancasila dan NKRI. Sikap presiden itu didukung oleh para tokoh agama termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia.

Sehari setelahnya, 17 Mei 2017, Presiden Jokowi mengundang para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi kembali menegaskan ucapannya akan 'menggebuk" siapapun yang merongrong negara, termasuk ormas-ormas intoleran dan radikal.

Pertemuan itu tentu dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran dari media massa atas ucapan presiden itu.

Lalu, pada 19 Mei 2017, dalam kesempatan menyaksikan latihan tempur pasukan TNI, di hadapan ribuan anggota TNI dan didampingi Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf dari AD, AL, dan AU, Jokowi menegaskan lagi akan "menggebuk" bahkan menendang ormas yang radikal tanpa kompromi, termasuk PKI jika berani nongol lagi.

Baca juga: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja