Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah Dokter, Wartawan, dan Transformasi Politik Indonesia

Kompas.com - 20/05/2017, 16:37 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

Dalam bukunya, Rosihan menyitir sejarawan Australia, MC Ricklefs, dari buku A History of Modern Indonesia, soal anak-anak sekolah dokter dari Jawa dan Minangkabau ini.

Menurut Ricklefs, adalah fakta historis bahwa Jawa dan Minangkabau merupakan tempat lahirnya pemimpin-pemimpin gerakan perubahan pada kurun waktu 1900-1927. Saat itu transformasi politik mencuat berupa gerakan antikolonial dan usaha reformasi.

Rosihan mencatatkan sederet nama lain "jebolan" sekolah-sekolah dokter ini yang justru "menyimpang" dan sohor di bidang selain kedokteran. Sosok pertama yang dia sebut adalah Raden Mas Djokomono.

Lelaki ini belakangan dikenal dengan nama Tirtohadisoerjo, versi lain ejaan nama di beberapa artikel dan buku menyebutnya Tirto Adhi Soerjo. Dia adalah nama di balik pendirian cikal bakal Sarekat Islam bersama saudagar batik asal Solo, Haji Samanhoedi, pada 1911.

Namun, sebelum itu, Tirto juga dicatat sebagai orang Indonesia pertama di era kolonial yang menerbitkan dan memiliki koran, yaitu harian Medan Prijaji. Koran ini terbit perdana pada 1907.

Ada pula dalam daftar yang disebut Rosihan nama AK Gani, dokter yang malah jadi pelobi dan administrator andal pada masa-masa awal pemerintahan. Dia pula yang kemudian pada masa Kabinet Sjahrir mendapat mandat menjadi Menteri Perekonomian, juga Wakil Perdana Menteri pada masa Kabinet Amir Sjarifoeddin.

Sosok lain di dunia kewartawanan yang punya latar belakang sekolah dokter pada suatu masa itu adalah Abu Hanifah. Kakak Usmar Ismail, tokoh perfilman nasional, ini disebut Rosihan sebagai sosok yang "membelokkan" langkahnya dari jaksa menjadi wartawan.

Saat pemerintahan Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat dengan Hatta menjadi Perdana Menteri, Hanifah adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kiprah berikutnya dari Hanifah adalah duta besar di Italia, berlanjut menjadi perwakilan Indonesia di PBB.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com