Soal Pembekuan Dana Reses Anggota, Sekjen DPD Bantah Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto membantah dirinya ikut berpolitik dalam penetuan kebijakan pemberian dana reses bagi anggota DPD.

Dalam surat pernyataan tertanggal 8 Mei 2017 oleh Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dijelaskan bahwa hak keuangan anggota baru dapat diambil jika anggota DPD RI menghadiri sidang paripurna dan kegiatan alat kelengkapan DPD yang dikoordinasikan di bawah kepemimpinan pimpinan DPD yang dilantik pada 4 April 2017.

Mereka kemudian harus menandatangani surat pernyataan serta menyampaikan laporan reses.

"Enggak (berpolitik). Kan Sekjen hanya melaksanakan keputusan rapat paripurna. Politik wilayah anggota," ujar Sudarsono saat ditemui di Pulau Dua Resto, Senayan, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

"Saya bersama jajaran hanya menindaklanjuti keputusan politik yang diputuskan di Paripurna," sambungnya.

(baca: Tolak Oesman Sapta, 23 Anggota DPD Dana Resesnya Dibekukan)

Ia menyampaikan, hingga saat ini sejumlah 104 dari total 130 anggota telah menandatangani surat pernyataan tersebut.

Sedangkan 26 lainnya belum menandatangani dengan berbagai alasan.

Meski begitu, Sudarsono menuturkan, adanya surat pernyataan tersebut merupakan sebuah hal baru yang dapat dinilai positif.

Sebab, penggunaan APBN harus disertai pertanggungjawaban.

Anggota DPD yang Tak Akui Kepemimpinan Oesman Sapta Akan Diberi Sanksi

Selama ini, sanksi hanya diberikan oleh Badan Kehormatan DPD jika ada anggota yang jarang menghadiri sidang atau rapat.

Hal ini belum diterapkan pada masa-masa sidang sebelumnya, sehingga dinilai menjadi hal positif terkait tata kelola keuangan lembaga DPD.

"Itu menjadi acuan kesetjenan bukan hanya reses sekarang, tapi juga di masa sidang nanti siapa yang tidak mengikuti rapat alat kelengakapan kan ketahuan, sanksinya jelas. Jadi bagus sekali untuk akuntabilitas dan tanggung jawab anggota kepada publik," tuturnya.

Dualisme Kepemimpinan DPD Belum Berakhir