Kompas.com - 21/04/2017, 21:01 WIB
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, saat memberikan keterangan di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, saat memberikan keterangan di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan menyampaikan laporan mengenai kondisi penegakan HAM di bawah mekanisme Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB pada 3-5 Mei 2017 di Jenewa.

Indonesia merupakan salah satu dari 14 negara yang akan hadir dalam siklus ketiga persidangan UPR Dewan HAM.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar mengatakan, salah satu isu yang kemungkinan besar akan dibahas adalah upaya penuntasan kasus-kasus. Pelanggaran berat HAM masa lalu.

Pemerintah, kata Dicky, akan menekankan bahwa Indonesia telah memiliki semua mekanisme, instrumen hukum dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam menuntaskan kasus HAM masa lalu.

"Kami bisa sampaikan Indonesia yang demokratis sekarang ini punya semua yang dibutuhkan dalam proses penanganan HAM dengan berbagai tingkatannya," kata Dicky, saat memberikan keterangan di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).

"Semuanya available dan in-place tinggal kemudian untuk menuju ke sana ada proses politik dan proses hukum. Tinggal ditentukan," lanjut dia.

Namun, pemerintah akan tetap mengakui isu kasus HAM masa lalu belum tertangani, termasuk dalam pembentukan pengadikan HAM ad hoc.

Dicky menuturkan, ada berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah.

Hambatan itu, misalnya, terkait pembuktian dan bagaimana merekonsiliasi proses hukum di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Meski demikian, Dicky memastikan pihak pemerintah akan terus membuka peluang penyelesaian kasus HAM masa lalu.

"At least pemerintah membuka peluang ini tetap ada. Bisa saja kan sebagai pemerintah kami menutup peluang itu. Kami tidak menutup kemungkinan dengan mekanisme yang ada. At least we keep the issue alive," kata Dicky.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

Nasional
Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Nasional
Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Nasional
Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi, tetapi Tetap Diwaspadai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.